Ekonomi

Bos Pajak Jelaskan 4 Tujuan Adanya Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja

DJP Kemenkeu: Ada 4 tujuan klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja yang merupakan pelengkap ketentuan perpajakan lainnya dalam UU 2/2020.


Bos Pajak Jelaskan 4 Tujuan Adanya Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja
Kantor Pajak Pusat. (daftartempat.com)

AKURAT.CO Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo memaparkan empat tujuan dari adanya klaster perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang merupakan pelengkap ketentuan perpajakan lainnya dalam UU 2/2020.

“Pajak sebagai instrumen fiskal. Instrumen untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian dan kebetulan pada 2020 kita ada di situasi pandemi COVID-19 yang sangat luar biasa,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Dilansir dari Antara, Suryo menyebutkan tujuan pertama adanya klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan pendanaan investasi karena akan berimplikasi pada perbaikan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan ini terdapat lima kebijakan yang dibentuk dalam klaster perpajakan yaitu penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri dan penghasilan tertentu termasuk dividen dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia.

Kemudian juga ruang untuk penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas bunga, penyertaan modal dalam bentuk aset atau inbreng tidak terutang PPN, serta non-objek PPh atas bagian laba/SHU koperasi, dana haji yang dikelola BPKH.

Lima kebijakan klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja itu ditunjang oleh dua kebijakan perpajakan yang tertuang dalam UU 2/2020 yakni penurunan tarif PPh Badan secara bertahap 22 persen pada 2020 dan 2021 serta 20 persen pada 2022 maupun penurunan tarif PPh Badan Wajib Pajak Go Public tarif umum minus 3 persen.

Tujuan kedua adalah mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela melalui dua kebijakan yaitu relaksasi hal pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak serta pengaturan ulang atas sanksi administratif pajak dan imbalan bunga.

Tujuan ketiga adalah meningkatkan kepastian hukum melalui kebijakan penentuan subjek pajak orang pribadi yaitu WNI maupun WNA tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri.

Kemudian pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan subjek pajak DN dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia.

Sumber: Antara