News

Borok Pasukan Myanmar Terungkap, Sengaja Kepung, Jebak, dan Bantai Demonstran pada 14 Maret

Tewasnya 65 demonstran pada 14 Maret di Yangon diklaim sebagai pembunuhan terencana berdasarkan bukti video dan foto.


Borok Pasukan Myanmar Terungkap, Sengaja Kepung, Jebak, dan Bantai Demonstran pada 14 Maret
Sejak pengambilalihan militer, setidaknya 1.300 demonstran dan penonton tewas, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). (Foto: REUTERS) ()

AKURAT.CO Human Rights Watch (HRW) pada Kamis (2/12) merilis laporan yang mengklaim bahwa pembunuhan terhadap sedikitnya 65 demonstran pada 14 Maret di Yangon, Myanmar, telah direncanakan. Pasukan keamanan dituding sengaja mengepung dan menggunakan kekuatan mematikan terhadap massa yang menuntut pemulihan kembali pemerintahan Aung San Suu Kyi usai kudeta militer pada 1 Februari.

"Tentara dan polisi yang dipersenjatai senapan serbu militer menembaki demonstran yang terjebak dan orang-orang yang mencoba menolong korban luka. Serangan itu menewaskan sedikitnya 65 demonstran dan penonton di Hlaing Tharyar," kata organisasi yang berbasis di New York itu, dilansir dari Al Jazeera.

Temuan tersebut didasarkan pada wawancara dengan 6 saksi serta analisis 13 video dan 31 foto kekerasan yang diunggah di media sosial. Rekaman yang ditinjau HRW juga mencakup video TikTok yang diunggah oleh seorang petugas polisi saat para petugas keamanan membahas senjata yang akan mereka gunakan.

"Saya tak akan mengasihani orang-orang ini," ucap salah satu dari mereka di video tersebut.

Setelah perebutan kekuasaan olehh tentara, sebagian besar demonstrasi damai di seluruh negeri disambut dengan kekerasan yang semakin brutal. Para pemimpin kudeta pun menyebut demonstran sebagai 'perusuh'.

Pada 14 Maret sebelum Subuh, para demonstran menuju ke Hlaing River Road, pusat Yangon, untuk melakukan aksi duduk. Pasukan keamanan tiba sekitar jam 10 pagi dan memaksa massa membubarkan diri ke tepi jalan.

Berdasarkan analisis dari 2 video dan citra satelit, HRW mengatakan pasukan keamanan mengepung atau menembaki para demonstran antara jam 12 sampai 12.40 siang.

Seorang demonstran, sebut saja Zaw Zaw, mengungkapkan kalau pasukan keamanan mulai beraksi dengan gas air mata dan peluru berlapis karet, kemudian menembakkan peluru tajam.

"Kami menggunakan ketapel dan batu. Beberapa bahkan melempar balik bom molotov. Banyak orang tewas di depan mata saya. Saya tak akan pernah melupakan hari itu," tutur Zaw Zaw.

Para saksi mata pun yakin pasukan keamanan membidik dan menembak para demonstran.

Keterangan saksi juga diperkuat dengan video yang menunjukkan pasukan keamanan menghadang rute jalan keluar demonstran dan sengaja menyerang mereka serta para petugas kesehatan yang mencoba menolong korban luka.

Setidaknya 4 orang tampak terluka saat mereka mencoba menolong orang lain. Salah satunya terkulai tak bergeming saat dibawa pergi dan yang lainnya mengeluarkan darah dari punggungnya di trotoar, menurut HRW.

Sejak pengambilalihan militer, setidaknya 1.300 demonstran dan penonton tewas, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok HAM nirlaba yang mendokumentasikan penindasan politik dan telah memantau tindakan keras tersebut.

Kekerasan itu pun terus berlanjut.

"Apa pun yang terjadi, bahkan meski sudah berlalu 9 bulan, itu masih penting karena kami akan meminta pertanggungjawaban orang-orang ini dan kami dapat membuktikan mereka memang berniat melakukannya," kecam peneliti HRW Myanmar Manny Maung.

Organisasi itu telah mendesak masyarakat internasional untuk menanggapi pelanggaran HAM yang sedang berlangsung dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar dengan menambah, memperkuat, dan mengoordinasikan sanksi internasional terhadap kepemimpinan junta dan militer.

"Penting untuk memastikan kalau angka-angka tersebut dapat menyeret mereka ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban di lain waktu," sambung Maung.

Ribuan warga sipil pun terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan militer di kantong-kantong yang memberontak.

Myanmar dilanda kekacauan setelah militer merebut kekuasaan pada Februari, beberapa jam sebelum parlemen baru terpilih pada November 2020 akan bertugas. Aung San Suu Kyi yang memimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) meraih kemenangan telak dalam Pemilu.

Di sisi lain, para jenderal telah mencoba membenarkan kudeta mereka dengan mengklaim kecurangan dalam Pemilu November 2020. Padahal, para pengamat mengatakan tak ada bukti atas klaim mereka.[]