Novi Basuki

Penulis buku “Islam di China: Dulu dan Kini"
News

Borobudur dan Pelajaran dari China

Pengamat dari China tadi menyarankan rencana penaikan harga tiket naik ke Borobudur dievaluasi kembali.


Borobudur dan Pelajaran dari China
Sejumlah karyawan Balai Konservasi Borobudur (BKB) membersihkan stupa saat mengikuti aksi Reresik Candi Borobudur (membersihkan Candi Borobudur) di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (14/6/2022). (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

AKURAT.CO, Ternyata, rencana pengubahan harga tiket naik ke Borobudur juga ramai dibincangkan di China. Terutama oleh para Indonesianis. Saya ikut grup medsos yang di dalamnya berisi akademisi-akademisi China yang meneliti Indonesia itu. Ada yang menulis pendapatnya cukup panjang di sana. Sayang, premisnya kurang tepat: penulisnya, seperti tak sedikit masyarakat kita, mengira harga yang dinaikkan adalah tiket masuk, bukan tiket naik ke Borobudur.

Namun begitu, tetap tidak merusak inti tulisannya. Yaitu: mengkritisi (untuk tidak mengatakan tidak menyetujui) wacana Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan yang akan menaikkan harga tiket naik ke Borobudur menjadi Rp750 ribu.

Adapun alasannya, ada dua. Pertama, dibandingkan dengan tiket masuk Istana Terlarang yang cuma RMB60 (atau sekitar Rp120 ribu), tarif Rp750 ribu ini menurutnya adalah “tianjia” (harga yang kelewat melangit). Mahalnya kebangetan. Padahal, baik Borobudur maupun Istana Terlarang, sama-sama merupakan warisan dunia yang terdaftar di UNESCO. Padahal, mau itu GDP per kapita ataupun daya beli masyarakat China, jelas jauh lebih tinggi ketimbang penduduk Indonesia.

baca juga:

Kedua, jika jadi didongkrak harga tiketnya, dikhawatirkan secara tak langsung akan terjadi diskriminasi. Hanya yang beruang yang dapat akses. Masyarakat bawah tidak. Dengan demikian, pengunjung Borobudur bisa-bisa berkurang. Kalau yang datang ke Borobudur menurun, akan berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. Lebih-lebih pelaku UMKM. Pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi pun tak menutup kemungkinan akan terdestruksi.

Kekhawatirannya itu barangkali didasari oleh fakta-fakta sebelumnya. Bahwa, bahkan sebelum gaduh penaikan harga tiket inipun, Bodobudur --sebagai destinasi wisata-- belum bisa membawa manfaat ekonomi yang merata bagi desa-desa di seputarnya. Sebagaimana diberitakan Tirto.id (17/11/2019), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPD) Jawa Tengah menggarisbawahi masih terdapat tiga desa di Kecamatan Borobudur yang masuk dalam zona merah kemiskinan: Giri Tengah, Ngadiharjo, dan Wringinputih. Padahal, jaraknya hanya sekitar 6 KM dari Borobudur. Padahal, jumlah pengunjung Borobudur selalu ramai: hampir 4 juta per tahun. Padahal, ketiga desa itu punya kaitan sejarah dengan Borobudur.

Karena itu, pengamat dari China tadi menyarankan rencana penaikan harga tiket naik ke Borobudur dievaluasi kembali. Mungkin ini didasari oleh pengamatannya terhadap pengalaman negaranya dalam mengelola peninggalan-peninggalan historisnya.

Laiknya Borobudur, situs-situs sejarah China yang terdaftar di UNESCO juga memerlukan perawatan agar tetap lestari. Tentu biayanya besar sekali. Pemerintah China pun pernah mewacanakan penaikan harga tiket masuknya untuk menomboki. Alasannya, jika melulu bersandar pada pembiayaan pemerintah, akan sulit untuk berkelanjutan (unsustainable).

Pada 2004, misalnya, Komite Reformasi dan Pembangunan Beijing (BMCDR) menggelar rapat dengar pendapat. Untuk memusyawarahkan rencana penaikan harga tiket masuk beberapa warisan dunia UNESCO yang ada di Peking. Di antaranya: Istana Terlarang, Tembok Besar, Istana Musim Panas, dan Kuil Surga. Yang selalu sesak oleh pengunjung. Saban harinya. Dari jam buka sampai tutup.

BMCDR beralasan, harga tiket masuknya perlu dinaikkan guna menunjukkan tingginya nilai historisitas dan manfaat tempat-tempat tersebut. Makanya, harus (di)jual mahal. Tidak boleh terkesan murahan. Dari situ, diharapkan akan terkumpul dana yang cukup untuk menutupi kekurangan biaya konservasi --yang selama ini disusui pemerintah. Supaya selanjutnya pihak pengelolanya bisa berdikari.