News

Bongkar Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya

KPK menjadwalkan pemanggilan Direktur Utama (Dirut) PT Waskita Karya, Destiawan Soewardjono atas dugaan korupsi proyek kampus IPDN.


Bongkar Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan Direktur Utama (Dirut) PT Waskita Karya, Destiawan Soewardjono; Dirut PT Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson; dan Dirut PT Hutama Karya, Budi Harto.

Ketiganya diperiksa atas kasus dugaan korupsi proyek kampus IPDN, Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka dipanggil sebagai saksi.

"Ketiganya diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung kampus IPDN pada Kemendagri TA 2011," ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Senin (17/1/2022) sebagaimana dikutip Akurat.co dari kompas.com pada Selasa (18/1/2022).

baca juga:

Selain itu, KPK juga memanggil Direktur Keuangan PT Waskita Karya Taufik Hendra Kusuma; Direktur PT Adhi Karya, AAG Agung Darmawan; dan Direktur Keuangan PT Hutama Karya, Hilda Savitri. 

Diketahui, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Kepala Divisi I PT Waskita Karya Persero Adi Wibowo, eks Kepala Konstruksi VI PT Adhi Karya Persero Dono Purwoko dan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (AKPA) Dudy Jocom.

Perkara ini bermula dari perencanaan 4 paket pekerjaan pembangunan gedung Kampus IPDN oleh Kemendagri, diantaranya yaitu gedung Kampus IPDN Gowa dengan nilai kontrak sebesar Rp125 Miliar. Tersangka Adi Wibowo diduga melakukan pengaturan calon pemenang lelang dalam proyek tersebut. Diantaranya, Adi Wibowo diduga meminta kontraktor lain mengajukan penawaran di atas nilai proyek PT Waskita Karya dan menyusun dokumen kontraktor lain sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi persyaratan dan nantinya mempermudah PT Waskita Karya untuk dimenangkan dalam proyek tersebut.

Tersangka Adi Wibowo juga diduga memalsukan progress pekerjaan hingga mencapai 100% agar pembayaran bisa dilakukan penuh. Sedangkan fakta di lapangan progress pekerjaan hanya mencapai 70% serta adanya pencantuman perubahan besaran denda yang lebih ringan dalam kontrak pekerjaan. Selain itu, Adi Wibowo juga diduga menyetujui pemberian sejumlah uang maupun barang kepada PPK maupun pihak-pihak lain di Kemendagri.

Perkara ini diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp27 Miliar dari nilai kontrak sebesar Rp125 Miliar.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada Tersangka Adi Wibowo selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 11 s.d 30 Januari 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

"KPK menyayangkan masih terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang melibatkan berbagai pihak. Permufakatan jahat dalam proses tersebut telah mencederai praktik usaha yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip bisnis yang bersih, jujur, dan bebas dari korupsi. Korupsi pada proyek pembangunan ini selain menimbulkan besarnya kerugian keuangan Negara juga menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan berdaya tahan tidak semestinya," ujar Ali Fikri dikutip Akurat.co dari kpk.go.id.[]