News

Bolos Kerja Bisa Dipecat! Ini Deretan Peraturan Baru bagi PNS yang Wajib Ditaati

Sejumlah aturan baru telah diterapkan kepada PNS.


Bolos Kerja Bisa Dipecat! Ini Deretan Peraturan Baru bagi PNS yang Wajib Ditaati
Ilustrasi PNS (Istimewa)

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo telah menyetujui Peraturan Pemerintah RI terkait Disiplin PNS. Peraturan dengan Nomor 94 Tahun 2021 tersebut telah ditandatangani sejak tanggal 31 Agustus 2021 lalu.

Sejumlah peraturan pun semapat mencuat menjadi perbincangan warganet. Bahkan, dalam peraturan tersebut seorang PNS bisa saja diberhentikan secara tidak terhormat. 

Dilansir dari berbagai sumber, AKURAT.CO mengumpulkan sejumlah peraturan disiplin baru bagi para Pegawai Negeri Sipil. 

1. Tidak masuk kerja bisa diberhentikan

Dalam peraturan pasal 11 ayat (2) d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 disebutkan bahwa jika seorang PNS tidak masuk kerja tanpa alasan maka bisa saja diberhentikan. 

“Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun,” seperti terlampir dalam setkab.go.id. 

2. Dipecat jika bolos 10 hari

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 10 hari secara terus menerus juga bisa mendapatkan hukuman hingga pemecatan. Selain pemecatan, PNS juga bisa mendapatkan penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun atau 12 bulan jika tidak masuk selama 21 hingga 24 hari secara kumultif selama satu tahun. 

Selain itu, bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan selama 25 hingga 27 hari secara kumulatif selama satu tahun maka akan mendapatkan pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. 

3. Laporkan harta kekayaan

Dalam Pasal 4, setiap PNS diharuskan untuk melaporkan harta kekayaannya. Jika seorang PNS tidak melaporkannya maka akan dikenai hukuman disiplin sedang hingga berat. Hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 hingga 12 bulan. Sedangkan untuk hukuman disiplin berat, PNS akan mendapatkan penurunan jabatan selama satu tahun hingga pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri. 

4. Bersikap netral dalam pemilu

Sesuai dengan Pasal 5 huruf n PP Nomor 94 Tahun 2021, PNS juga dilarang memberikan dukungan dalam bentuk kampanye kepada berbagai pejabat pemerintah. Sejumlah pejabat pemerintah tersebut mulai dari calon anggota DPRD, DPD, DPR, Kepala/wakil kepala daerah, presiden/wakil presiden.