Fahmy Radhi

Pengamat Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada
Ekonomi

Blok Corridor untuk Sebesarnya Kemakmuran Rakyat

Blok Corridor untuk Sebesarnya Kemakmuran Rakyat
Pekerja beraktivitas di Lapangan Senipah, Peciko dan South Mahakam (SPS) yang merupakan tempat pengolahan minyak dan gas bumi dari Blok Mahakam, Kutai Kartanegara, Rabu (27/12). (ANTARA FOTO)

AKURAT.CO Pemerintah, melalui Menteri Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontrak Wilayah Kerja (WK) Blok Corridor yang akan berakhir pada 2023, kepada existing kontraktor. Blok Corridor, yang terletak di Sumatra Selatan, merupakan blok migas terminasi terakhir dari tiga blok migas besar di Indonesia setelah Blok Mahakam dan Rokan.

Proses perpanjangan di antara ketiganya memang berbeda. Pada saat koontraknya habis pada Oktober 2018, Blok Mahakam diserahkan oleh Pemerintah begitu saja kepada Pertamina. Sedangkan, menjelang berakhirnya pada 2021, Blok Rokan ditawaran melalui lelang terbuka, yang pesertanya existing kontraktor Chevron dan Pertamina. Pemenang lelang itu adalah Pertamina, yang menawarkan bonus tanda tangan sebesar US$ 784 juta dan Komitment Kerja Pasti (KKP) sebesar US$ 500 juta, yang lebih besar ketimbang penawaran Chevron.

Untuk blok Corridor, yang berkahir tahun 2023, pada dasarnya juga menggunakan prinsip yang sama dengan Blok Rokan. Prinsip penawaran Blok Terminasi diberikan kepada kontraktor yang bisa memberikan keuntungan paling maksimal bagi negara. Dalam proses mengajukan penawaran ke Pemerintah, 3 kontraktor eksisting blok Corridor yaitu: ConocoPhillips (operator), Pertamina dan Repsol bersepakat secara B2B untuk mengajukan proposal bersama kepada Pemerintah. Dengan berbagai pertimbangan, diantaranya untuk mendorong peningkatan kepemilikan nasional dan menjaga agar produksi migas tidak turun, Pemerintah memutuskan perpanjangan kontrak Blok Corridor kepada existing kontraktor.

baca juga:

Kesepakatan antara ketiga existing kontraktor itu, meliputi: pertama, kepemilikan Pertamina naik dari 10% menjadi 30%, Repsol 24%, ConocoPhillips 46%, dan 10% PI diberikan kepada Pemerintah Daerah, yang berlaku sejak awal kontrak yang baru pada 2023. Kedua, Pertamina akan menjadi operator terhitung sejak 2026, agar produksi migas tetap terjaga dan tidak turun. Ketiga, memberikan bonus tandatangan US$ 250 juta dan KKP US$ 250 juta. Keempat, merubah kontrak migas cost recovery menjadi gross split agar penerimaan negara lebih pasti.

Dengan demikian, keputusan Menteri ESDM Ignasius Jonan lebiiih pada hanya menyetujui kesepakatan B2B dari ketiga kontraktor tersebut, yang telah memberikan bonus tanda tangan dan KKP dalam jumlah besar. Di samping itu, Pemerintah juga sangat concern terhadap jaminan kepastian bahwa tidak terjadi penurunan produksi pasca diperpanjang kontraknya. Belajar dari Blok Mahakam, yang produksinya cenderung turun secara terus menerus sejak diserahkan kepada Pertamina. Barangkali, penyerahan sebagai operator kepada Pertamina pada 2026 memberikan kesempatan untuk belajar dalam proses transfer of technology untuk mengelola Blok Corridor sehingga produksi tidak turun pada saat Pertamina menjadi operator pada 2021.

Pemberian Blok Corridor kepada Pertamina memang sesuai pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan: “Bumi, Air, dan Kekayaan Alam dikuasai oleh negara, yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Di satu sisi, penyerahan Blok Corridor kepada Pertamina, sebagai representasi Negara, merupakan manifestasi Kedaulatan Energi sesuai amanat konstitusi. Namun, di sisi lain penyerahan Blok Corridor kepada Pertamina yang kemudian terjadi penurunan produksi, sehingga menyebabkan hasil Blok Corridor tidak bisa dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Idealnya, kedaulatan energi dan sebesarnya kemakmuran rakyat dapat dicapai dalam waktu bersamaan. Namun, jika tidak bisa dicapai, maka mestinya mendahulukan mempergunakan Blok Corridor bagi sebesarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan kedaulatan energi dapat dicapai secara bertahap melalui proses kepemilikan Pertamina dari 10% naik menjadi 30%, hingga pada saatnya mencapai 51%. Tidak berlebihan dikatakan bahwa keputusan Pemerintah memperpanjang Blok Corridor untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai amanah konstitusi. []