News

BKSAP Minta Parlemen Integrasikan Pendekatan HAM dengan Perubahan Iklim

BKSAP Minta Parlemen Integrasikan Pendekatan HAM dengan Perubahan Iklim
Wakil Ketua BKSAP F-Partai Demokrat Putu Supadma Rudana (kiri) dan Wakil Ketua BKSAP F-PAN Achmad Hafidz Tohir saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center, Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana mengatakan, anggota parlemen memiliki peran dalam mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam mengatasi perubahan iklim.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, para anggota parlemen harus mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam mengatasi perubahan iklim," kata Putu Supadma dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/10/2022). 

Hal itu ia sampaikan dalam diskusi Sesi Kedua Forum Parlemen Anggota G20 (P20) dengan tema "Bagaimana Parlemen membantu mencapai target pengurangan emisi dan memfasilitasi kerja sama global terkait perubahan iklim dan beberapa krisis".

baca juga:

Menurutnya, anggota P20 harus memastikan bahwa undang-undang atau tindakan tentang perubahan iklim bersifat inklusif dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Di samping itu, Putu menekankan bahwa parlemen memiliki peran dalam mengatasi perubahan iklim karena punya peran dalam menentukan perumusan kebijakan melalui tiga fungsinya yaitu legislatif, anggaran, dan pengawasan.

"Parlemen memiliki peran yang dalam menentukan perumusan kebijakan melalui tiga fungsinya yakni legislatif, anggaran dan pengawasan. Salah satunya adalah dengan memastikan undang-undang yang dibuat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar Politikus Partai Demokrat itu.

Selain itu menurut dia, Indonesia juga telah memastikan berbagai hal dalam implementasinya, namun aksi-aksi tersebut tidak hanya bisa dilakukan Indonesia dalam level nasional tetapi membutuhkan perhatian bersama semua negara.

"Meskipun kita sudah melakukan berbagai implementasi di Indonesia dan di level nasional, kita tahu bahwa tidak ada negara yang dapat mengatasi perubahan iklim itu sendiri. Tentu saja seperti yang ada dalam SDG’s Goals No. 17 Partnership for The Goals, ini harus menjadi Perhatian bersama," tutur Anggota Komisi VI DPR RI itu. 

Putu berharap dalam agenda P20 dapat memperkuat kerja sama antar negara dalam upaya mengatasi perubahan iklim karena masih banyak yang harus dilakukan untuk bertindak secara kolektif. []