Rahmah

Bitcoin Haram Atau Halal? Baca Dulu 3 Ketentuan MUI Ini

Istilah cryptocurrency masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia.


Bitcoin Haram Atau Halal? Baca Dulu 3 Ketentuan MUI Ini
Ilustrasi Bitcoin (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Istilah cryptocurrency masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Sebab para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapi persolan hukum cryptocurrency.

Lalu bagaimana Islam memandang penggunaan cryptocurrency seperti bitcoin?

Menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia kembali menegaskan hukum cryptocurrency. Melalui Ijtima ke-7 Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, pada tanggal 9-11/11/2021, MUI telah mengeluarkan fatwa tentang hukum cryptocurrency.

baca juga:

Berikut ketentuan hukum cryptocurrency seperti dikutip laman resmi MUI.

Ketentuan Hukum

1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.

2. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

3. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Hukum cryptocurrency menurut ILF

Islamic Law Firm (ILF) dalam bahtsul masailnya yang digelar secara virtual pada Sabtu (19/6), membahas tentang hukum haram atau halal cryptocurrency. Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah ulama, yaitu Pengasuh Pesantren Sukorejo KH Afifuddin Muhajir, Pengasuh Pesantren Al-Anwar Sarang KH Abdul Ghofur Maimun, Wakil Ketua LBM PBNU KH Abdul Moqsith Ghazali, serta KH Asyhar Kholil dan Habib Ali Bahar.

Berikut hasil dari Bahtsul Masail Halal Haram Transaksi Kripto seperti dikutip NU Online:

1. Aset kripto adalah kekayaan (mal) menurut fikih. Jadi aset kripto yang sedang kita bicarakan itu harta dalam tinjauan fikih. Pengertiannya adalah kalau harta ini dicuri, maka harus disanksi pencurian, kalau dirusak, maka harus diganti.

2. Karena dia kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi gharar (ketidakpastian). Kenapa diputuskan demikian? Karena, terjadi perbedaan pandang antara musyawirin (ulama perumus) apakah transaksi cryptocurrency itu terjadi gharar atau tidak. Sebagian mengatakan cryptocurrency terjadi gharar, sebagian yang lain mengatakan cryptocurrency tidak terjadi gharar. Sifat dari gharar ini debatable, ini karena orang melihat dari sudut pandang masing-masing. Meski demikian, para ulama bahtsul masail sepakat bahwa transaksi kripto harus tidak ada gharar, hanya saja terkait hal ini para ulama berbeda pendapat. Sehingga, jika yang mengatakan di dalam cryptocurrency ada gharar, maka itu tidak diperkenankan. Bagi yang mengatakan itu tidak ada gharar, sebagaimana juga didukung ulama bahtsul masail, maka cryptocurrency boleh dipertukarkan.

3. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan transaksi ini, jika tidak memiliki pengetahuan tentang cryptocurrency.

4. Mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan transaksi kripto. []