News

Bismillah, Golkar Mantap Terima Perppu Ormas


Bismillah, Golkar Mantap Terima Perppu Ormas
Anggota komisi II Fraksi Golkar Ace Hasan Syadziliy (kiri) saat memberikan laporan pandangan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahajo Kumolo (kanan) disaksikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara (tengah) dalam rapat kerja dengan Komisi II membahas Perppu Ormas di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (23/10). Fraksi Golkar menerima segala pembahasan Perppu Ormas untuk menjadi Undang-undang ormas. Hingga saat ini, partai politik pendukung peme (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Fraksi Partai Golkar menerima Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Undang-undang (UU), untuk disahkan didalam sidang paripurna. ‎

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa Perppu Ormas untuk disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna yang akan dilaksanakan Selasa besok. ‎

"Kami Fraksi Partai Golkar dengan mengucap bismillah dan senantiasa mengharap ridho allah menyatakan setuju atas rancangan UU tentang penetapan Perppu No 2 tahun 2017 untuk disahkan menjadi UU pada rapat paripurna DPR RI, kata Ace Hasan dalam pemaparannya saat membacakan pandangan mini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/10). ‎

‎Lebih lanjut dikatakannya bahwa ‎‎Perppu tersebut untuk memastikan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul harus dijalankan sesuai konsesus bangsa.

baca juga:

Menurutnya, Perppu No 2 tahun 2017 itu diberlakukan kepada ormas yang kegiatannya bertentangan dengan pancasila. Namun ormas yang sesuai dengan Pancasila justru dipersilakan untuk tumbuh dan berkembang.

‎"Perppu No 2 tahun 2017 tidak bisa dikatakan hendak memberangus kemerdekaan berserikat dan berkumpul," ucapnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa Ormas yang dicabut kedudukannya yang dapat dinyatakan bubar melalui perppu, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan umum. Karena upaya hukum tersebut telah diatur dalam mekanisme peraturan perundang-undangan yang lain.

"Jadi tidak ada argumen yuridis yang menggunakan kekuasaan yang dimiliki, sangatlah tidak tepat jika perppu dianggap mengabaikan prinsip due proses of law," ucapnya. ‎

Selain itu, lanjut dia, bagi Fraksi Golkar, bahwa perjuangan untuk membela Pancasila dan kedaulatan yang akan terus tertanam, maka Pancasila harus tetap tegak berdiri. ‎

Oleh karena itu apabila ada ormas yang nyata-nyata secara terstruktur, sistematis, dan menganut ajaran paham yang ingin mengganti pancasila, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menindak organisasi tersebut.

"Ketika membahas UU No 17 tahun 2013 hanya ada ajaran atheisme, komunisme, dan marxisme. Untuk itu pemerintah bertindak cepat dan tegas dengan Perppu No 2 tahun 2017," tegasnya. []