News

Bikin Prihatin, PBB Ungkap 230 Ribu Orang Terpaksa Mengungsi akibat Krisis Myanmar

Operasi bantuan OCHA PBB sedang berlangsung, tetapi terhalang oleh bentrokan bersenjata, kekerasan, dan ketidakamanan di Myanmar.


Bikin Prihatin, PBB Ungkap 230 Ribu Orang Terpaksa Mengungsi akibat Krisis Myanmar
Seorang demonstran memanggul panji partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) saat unjuk rasa di Yangon, Myanmar, pada 27 Maret 2021.

AKURAT.CO, Diperkirakan 230 ribu orang terpaksa mengungsi dan butuh bantuan akibat pertempuran dan kekerasan di Myanmar tahun ini, menurut badan kemanusiaan PBB pada Kamis (24/6).

Dilansir dari Reuters, Myanmar mengalami krisis sejak kudeta 1 Februari. Penggulingan pemerintahan terpilih pun memicu kemarahan nasional, sehingga timbul aksi protes, pembunuhan, pemboman, dan pertempuran antara pasukan dan tentara sipil yang baru dibentuk.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengungkapkan bahwa operasi bantuan sedang berlangsung. Namun, mereka terhalang oleh bentrokan bersenjata, kekerasan, dan ketidakamanan di negara tersebut.

Dikatakan bahwa 177 ribu warga mengungsi di negara bagian Karen yang berbatasan dengan Thailand dan 103 ribu pada bulan lalu. Sementara itu, lebih dari 20 ribu orang berlindung di 100 daerah pengungsian setelah pecah pertempuran antara Pasukan Pertahanan Rakyat dan tentara di Negara Bagian Chin yang berbatasan dengan India. Ribuan orang juga telah melarikan diri akibat pertempuran di negara bagian Kachin dan Shan utara, wilayah bertentara etnis minoritas yang mapan yang sudah lama bermusuhan dengan militer.

Persatuan Nasional Karen (KNU), salah satu kelompok etnis minoritas tertua di Myanmar, pun prihatin atas hilangnya nyawa warga sipil, meningkatnya kekerasan, dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh militer di seluruh negeri.

"KNU akan terus berjuang melawan kediktatoran militer dan memberikan perlindungan sebanyak mungkin kepada masyarakat dan warga sipil yang tak bersenjata," tekadnya.

Setidaknya 877 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan dan lebih dari 6 ribu ditangkap sejak kudeta, menurut Asosiasi Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok advokasi yang telah dinyatakan junta sebagai organisasi ilegal.

Upaya diplomatik oleh negara-negara ASEAN untuk mengakhiri krisis pun menemui jalan buntu. Pasalnya, para jenderal bertekad tetap pada rencana mereka untuk memulihkan ketertiban dan mengadakan Pemilu dalam 2 tahun. []