News

Bikin Bingung, Wagub DKI Klaim Revisi Perda Covid-19 Hampir Rampung, Bapemperda Bilang Masih Stagnan

Kelanjutan revisi Perda 2/2020 bikin bingung warga Jakarta.


Bikin Bingung, Wagub DKI Klaim Revisi Perda Covid-19 Hampir Rampung, Bapemperda Bilang Masih Stagnan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Kelanjutan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Covid-19 di Jakarta bikin bingung masyarakat. Pasalnya eksekutif dan legislatif tak kompak memberi informasi terkait hal ini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim revisi Perda itu saat ini berjalan lancar tanpa kendala dan diharapkan segera rampung dalam waktu dekat, namun Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta justru bilang sebaliknya. Perda itu disebut nyaris belum di utak atik setelah setelah salinan Raperda diterima sejak pelan lalu.

“Alhamdulilah sudah berjalan muda-mudah dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa segera disahkan,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (29/7/2021).

Pimpinan DPRD DKI Jakarta ketika menerima salinan Raperda itu pekan lalu, menargetkan pembaharuan peraturan itu akan dikebut hingga akhir Juli 2021 ini. Namun sampai sekarang DPRD belum memberi sinyal terkait rampungnya revisi Perda tersebut. 

Ariza berharap DPRD DKI segera menuntaskan pembahasan revisi Perda itu, sebab kata dia keberadaan Perda itu penting untuk menekan penurunan kasus Covid-19 di Jakarta sebab ancaman pidana dalam revisi Perda tersebut.

“Kita butuhkan revisi perda 2/2020 Tentang Penanganan Covid-19 ini segera agar kita bisa mempercepat proses penurunan dan memutus mata rantai daripada penyebaran covid itu sendiri. dibutuhkan satu regulasi yang rinci yang lebih detail yang mengikat yang memastikan seluruh kita warga negara Jakarta bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab,” tutur Ariza.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Covid-19 di Jakarta dipastikan molor dari tenggat waktu yang ditentukan. Target awal, pembaruan Peraturan Daerah itu rampung disebut akhir Juli 2021, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda peraturan itu rampung direvisi.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pantas Nainggolan ketika ditanya mengenai kelanjutan revisi Perda itu justru mengatakan, pembaruan peraturan itu tidak pakai target.

Secara tak langsung, Pantas membantah pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik yang menyatakan target rampungnya revisi peraturan adalah akhir Juli 2021 ini.

"Jadi, ini tidak ada target. Karena kita ingin mengevaluasi dulu, evaluasi pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2020," kata Pantas ketika dikonfirmasi AKURAT.CO, Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Pantas menegaskan, saat ini revisi Perda itu sampai sekarang ini belum berjalan maksimal, lantaran sejauh ini Pemprov DKI Jakarta belum melaporkan implementasi Perda itu selama ini, sehingga DPRD DKI belum punya acuan revisi yang jelas.

"Kita sedang tunggu laporan dari Pemprov DKI tentang pelaksanaan amanat Perda 2/2020 itu. Kemarin kan eksekutif sudah menyampaikan paparannya. Lalu, kita minta supaya dievaluasi, kita minta data implementasi perda secara komprehensif supaya kita bisa evaluasi. Baru sampai di situ. Jadi, pada prinsipnya belum ada revisi," tegas Pantas.

Dalam ajuan revisi Perda itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan tiga pasal, yakni pasal 28A terkait penyidikan, di mana selain Polisi Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan melaporkan hasilnya kepada pihak Kepolisian dan Pengadilan Negeri.

Selanjutnya ditambahkan juga pasal 32A dan 32B terkait pengaturan jenjang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) selama masa pandemi Covid-19 mulai dari sanksi sosial, denda administratif Rp500 ribu sampai Rp50 juta hingga kurungan pidana maksimal tiga bulan.[]