Ekonomi

Biaya Sertifikasi Izin Edar UMKM Sulit Dijangkau, Apa Solusi Pemerintah?

Tantangan terbesar dalam legalitas izin edar produk UMKM saat ini, adalah biaya sertifikasi yang hanya mampu dijangkau oleh usaha menengah dan besar


Biaya Sertifikasi Izin Edar UMKM Sulit Dijangkau, Apa Solusi Pemerintah?
Pemilik UMKM toko tas dan sepatu 'Alvino Collection' saat menata barang di kawasan Mangga Besar, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (9/2/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui, tantangan terbesar dalam legalitas izin edar produk UMKM saat ini, adalah biaya sertifikasi yang hanya mampu dijangkau oleh usaha menengah dan besar. Sedangkan Usaha Mikro dan Kecil yang jumlahnya sekitar 64 juta masih kesulitan dalam mengakses seritifikasi izin edar ini.

" Perlu pendampingan bagi usaha mikro dalam memperoleh NIE sebagai salah satu upaya kami untuk mencapai target transformasi sektor informal ke formal," tutur Menteri Teten di dalam acara launching dukungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk UMKM Pangan Menuju Spice Up The World, di Jakarta, Selasa (22/6/2021).

Selain itu, pasalnya Kementerian Koperasi dan UKM juga berupaya untuk mendorong ekspor produk UKM, dengan melakukan pendekatan yang terintegrasi agar UMKM dapat berdaya saing dan berkompetisi, meliputi Sinergitas Digitalisasi KUMKM dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pelatihan dan pendampingan standarisasi dan sertifikasi produk.

" Tentu target ini lebih mudah dicapai melalui kolaborasi berbagai pihak. Termasuk dengan BPOM melalui fasilitasi kemudahan perizinan bagi UMKM sebagai salah satu implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, yang juga sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam penciptaan iklim berusaha yang mudah bagi UMKM," kata Menteri Teten.

Adapun pendampingan bagi KUMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, mutu obat tradisonal, kosmetik, dan pangan olahan, pembentukan fasilitator keamanan obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan, serta konsultasi layanan hukum dan kemudahan berusaha. Lebih lanjut Teten menjelaskan, izin edar BPOM merupakan salah satu tolok ukur masyarakat dalam memilih produk untuk dikonsumsi, dimana ijin ini sangat dibutuhkan oleh UMKM dalam pemasaran dan sebagai salah satu pengungkit daya saing produk baik lokal maupun internasional.

Menurutnya, sejak Januari hingga 12 Oktober 2020 lalu, BPOM telah menerbitkan 13.299 Nomor Izin Edar (NIE) kepada pelaku usaha di seluruh Indonesia, yaitu usaha mikro 429 (3%), usaha kecil 1.751 (13%), usaha menengah 5.870 (44%) dan usaha besar 5.249.

" Dari data tersebut NIE pangan olahan didominasi oleh pelaku usaha menengah dan besar," terangnya.

Sementara itu, Kepala BPOM, Penny Lukito menekankan pentingnya produksi pangan aman oleh UMKM untuk menjamin konsumsi pangan aman di masyarakat. Selain itu, BPOM memberi dukungan agar UMKM Go International.

" BPOM mendorong UMKM dapat memasok produk pangan yang aman serta berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Keberpihakan terhadap UMKM diwujudkan dengan pemberian insentif dan kemudahan melalui berbagai kebijakan," ujarnya.