Ekonomi

Biar Tak Simpang Siur, Mendag: Bukan Jualan Barang Bekas Yang Dilarang, Tapi Impor Ilegalnya

Biar Tak Simpang Siur, Mendag: Bukan Jualan Barang Bekas Yang Dilarang, Tapi Impor Ilegalnya
Mendag Zulhas usai acara The 29th ASEAN Economic Ministers Retreat 2023 di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (22/3/2023). (Akurat.co/Herry Supriyatna)

AKURAT.CO Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan kembali bahwa pemerintah tidak melarang penjualan barang bekas. Yang dilarang hanya impor barang bekasnya saja dnegan cara ilegal.

“Dagang pakaian bekas di dalam negeri boleh tidak? Boleh. Kan ada penjual radio bekas, sparepart motor bekas, dan lain sebagainya,” kata Mendag Zulhas usai acara The 29th ASEAN Economic Ministers Retreat 2023 di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (22/3/2023).

Terkecuali, kata Mendag, impor barang bekas yang diatur oleh pemerintah secara legal. Itu diperbolehkan. Misalnya saja impor pesawat tempur dengan kondisi yang masih layak.

baca juga:

“Yang dilarang bukan hanya pakaian bekas saja, mobil bekas, motor bekas, AC bekas, dan lain sebagainya,” ujar Mendag.

Sebelumnya, Mendag Zulhas memberikan tanggapan terkait fenomena perdagangan baju bekas impor atau yang dikenal dengan istilah thrifting yang saat ini tengah merajalela. Menurutnya, baju bekas impor memang tidak seharusnya diperjualbelikan.

Menurut Zulhas, baju bekas impor mulai merajalela di Tanah Air karena banyaknya 'jalan tikus'. Pemerintah kini sedang mendeteksi 'jalan tikus' tersebut sehingga bisa langsung ditindaklanjuti.

"Kita ini memang kelemahannya ada jalan tikusnya banyak, perlu kerja sama dengan Satgas agar bisa terdeteksi. Cuma yang penting itu laporan dari masyarakat," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Rabu (15/3/2023).

Zulhas mengungkapkan bahwa baju bekas impor sangat membahayakan bagi masyarakat. Sebab, pertama, masyarakat bisa dirugikan dengan penyakit menempel pada baju-baju bekas.

Kedua, perdagangan baju bekas ini bisa menghancurkan pasar UMKM. Zulhas menambahkan negara pun rugi miliaran rupiah imbas perdagangan baju bekas impor ini.

Sebagai contoh, kasus yang ada di Mojokerto, kerugian negara ini bisa mencapai Rp10 miliar lebih karena kasus baju bekas impor tersebut. Kemudian, kasus lain di Pekanbaru yang menurut dia nilainya jauh lebih besar. []