Ekonomi

BI Lakukan Dua Pendekatan Untuk Penyebaran Rupiah Digital

BI saat ini sedang mengkaji dua opsi penyebaran rupiah digital dalam persiapan penerapan mata uang digital bank sentral

BI Lakukan Dua Pendekatan Untuk Penyebaran Rupiah Digital
Suasana gedung Bank Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) saat ini sedang mengkaji dua opsi penyebaran rupiah digital dalam persiapan penerapan mata uang digital bank sentral alias central bank digital currency (CBDC) di Tanah Air.

"Ada dua pendekatan yang sedang didalami BI yaitu secara langsung atau one tier dan tidak langsung atau two tier," kata Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung dalam Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Ia menjelaskan pendekatan secara langsung artinya masyarakat baik itu rumah tangga maupun korporasi bisa mendapatkan token rupiah digital secara langsung dari BI.

baca juga:

Sementara pendekatan secara tidak langsung dilakukan melalui dua tahapan, yakni bank sentral mengedarkan rupiah digital melalui perbankan, barulah masyarakat bisa membelinya ke perbankan.

"Yang kedua ini menurut hemat kami lebih tepat karena ini seperti peredaran uang kertas dan uang logam seperti saat ini," katanya dilansir dari Antara.

Dirinya berpendapat penerbitan rupiah digital saat ini menjadi penting untuk menjaga kedaulatan mata uang sebuah negara, semakin banyaknya transaksi digital, menjaga efektivitas kebijakan moneter bank sentral, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendorong inklusi keuangan.

Sebuah survei menunjukkan 60 persen dari bank sentral di dunia sudah mempertimbangkan untuk penerapan CBDC dan sebanyak 14 persen dari bank sentral tersebut sudah melakukan piloting.

Kendati demikian, Juda Agung menegaskan penggunaan rupiah digital nantinya tidak akan menggantikan secara penuh uang rupiah kertas dan logam, sehingga implementasinya akan dilakukan secara bertahap semisal 20 persen dari uang bereda.

"Hal tersebut menghindari risiko misalnya terjadi listrik padam, kalau semua serba digital ini risikonya bisa besar. Jadi tetap harus ada uang kertas dan logam dan porsinya dilakukan secara bertahap," tutupnya.

Sekadar informasi, sebelumnya Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan pihaknya dalam proses untuk mempercepat penerbitan rupiah digital sebagai central bank digital currency (CBDC).

“Tapi kami juga tidak tinggal diam, yaitu proses untuk mempercepat penerbitan rupiah digital. Ini yang sedang kami siapkan.Insya Allah tahun depan kami sudah bisa mempresentasikan konsep atau desainnya,” ujar Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang membahas evaluasi kinerja BI tahun 2021 dan pengantar pembahasan RATBI Tahun 2022 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Hal ini menurutnya sebagai langkah mitigasi penggunaan mata uang kripto di dalam negeri yang menjadi tren global beberapa tahun terakhir.

Lebih lanjut, aset kripto disebut Perry Warjiyo merupakan masalah dunia, juga sebagai tantangan global yang perlu terus dicermati. Namun, mesti menjadi permintaan pasar global, tidak diketahui secara pasti siapa pihak atau institusi yang memasok.

“Siapa yang pegang supply, tapi demand-nya dari seluruh dunia. Supply-nya dari mana, sehingga kita juga tidak tahu valuasinya seperti apa?” lanjutnya.

Perry Warjiyo kembali menegaskan bahwa aset kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

“Kami sudah melarang seluruh lembaga yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia melayani kripto dan kami menerjunkan pengawas. Itu yang sudah kami lakukan,” tambahnya.[]

Sumber: Antara