Ekonomi

Bhima: Beli Pertalite Pakai MyPertamina Justru Beri Celah Bagi yang Tak Berhak Dapat Subsidi!

oknum tersebut bisa saja meminjam NIK atau kendaraan dengan plat nomor yang berbeda supaya mendapatkan BBM subsidi


Bhima: Beli Pertalite Pakai MyPertamina Justru Beri Celah Bagi yang Tak Berhak Dapat Subsidi!
Bhima Yudistira, Direktur Center of Economic and Law Studies menanggapi terkait kebijakan pembelian pertalite hingga LPG gunakan website MyPertamina (Dok Pribadi)

AKURAT.CO, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membuat kebijakan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi hingga LPG melalui website MyPertamina. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dalam acara Webinar, Rabu (29/6/2022).

Pasalnya kebijakan itu diberlakukan agar BBM subsidi tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan rentan. Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengungkapkan kebijakan pembelian BBM subsidi hingga LPG dengan menggunakan website MyPertamina justru hanya akan meningkatkan celah untuk menjual kepada pelaku industri atau pihak yang tidak berhak menerima subsidi.

Bhima Yudhistira menjelaskan oknum tersebut bisa saja meminjam NIK atau kendaraan dengan plat nomor yang berbeda supaya mendapatkan BBM subsidi. Karena verifikasi di lapangan sangatlah tidak mudah, petugas yang melayani pembeli sekaligus melakukan pendataan.

baca juga:

“ Sangat mungkin yang terjadi justru penggunaan Mypertamina meningkatkan celah untuk menjual kepada pelaku industri (pihak yang tidak berhak). Karena oknum yang harusnya tidak berhak mendapat subsidi dapat meminjam NIK, atau kendaraan dengan plat nomor berbeda,” ucap  Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira saat dihubungi Akurat.co, Rabu (29/6/2022).

Menurutnya ini menambah rumit pengawasan dilapangan. Celah ini muncul karena belum adanya verifikasi dan akurasi data penerima BBM jenis subsidi terutama solar. 

Dirinya pun memberi saran kepada pemerintah agar memiliki data lengkap untuk yang berhak menerima subsidi solar ataupun BBM hingga LPG.

“ Kalau solar misalnya untuk nelayan atau UMKM maka pemerintah harus punya dulu data by name by address tiap rumah tangga atau NIK nelayan dan pelaku UMKM. Sementara untuk BBM jenis pertalite, fase pertama adalah sinkronisasi data dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga yang berhak membeli BBM subsidi benar-benar rumah tangga tidak mampu, " paparnya. 

Lebih lanjut Bhima menekankan hingga saat ini website MyPertamina belum memberikan informasi secara detail mengenai sinkronisasi data kendaraan. Itu merupakan masalah utama apabila data belum siap.

“ Sekarang pertanyaannya, MyPertamina mau disinkronkan dengan data apa? Belum ada informasi detailnya, karena baru rencana mensinkronkan dengan data kendaraan. Masalah utamanya, data belum siap, kemudian pembatasan subsidi dilakukan saat disparitas harga BBM non subsidi dan subsidi terlampau jauh,” tegasnya.

“Contohnya Pertamax dan Pertalite selisihnya Rp4.000 lebih per liter. Harusnya waktu selisih harganya tidak jauh, baru diatur. Kalau sekarang pasti banyak yang keberatan karena dipaksa beli Pertamax, padahal ada 115 juta orang kelas menengah rentan di Indonesia,” tambahnya.[]