News

Bersedia Reunifikasi Damai dengan Taiwan, China: Tanah Air Harus Dipersatukan Kembali

Bersedia Reunifikasi Damai dengan Taiwan, China: Tanah Air Harus Dipersatukan Kembali
Menurut pemerintah Taiwan, klaim kedaulatan China tak berlaku karena Taiwan tak pernah diperintah oleh Republik Rakyat China. (REUTERS)

AKURAT.CO China bersedia mengupayakan 'reunifikasi' dengan Taiwan secara damai. Pernyataan ini disampaikan juru bicara pemerintahnya pada Rabu (21/9) setelah berminggu-minggu manuver militer dan latihan perang oleh Beijing di dekat pulau tersebut.

Dilansir dari Reuters, China mengeklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri. Namun, pemerintah Taiwan menepis klaim kedaulatan China dan bersikeras hanya warganya yang berhak memutuskan masa depan mereka.

Kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi di Taipei pun menyulut ketegangan China. Negeri Tirai Bambu meresponsnya dengan menggelar latihan militer di dekat Taiwan sejak awal bulan lalu, termasuk menembakkan rudal ke perairan dekat pulau tersebut.

baca juga:

Namun, Ma Xiaoguang, juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, mengatakan dalam konferensi pers di Beijing bahwa China bersedia berusaha maksimal untuk mencapai 'reunifikasi' dengan cara damai.

"Tanah air harus dipersatukan kembali dan pasti akan bersatu lagi. Tekad China untuk melindungi wilayahnya tak tergoyahkan," ungkapnya.

China telah mengusulkan model 'satu negara, dua sistem' untuk Taiwan, mirip dengan formula saat Hong Kong dikembalikan Inggris ke pemerintahan China pada 1997. Menurut Ma, Taiwan dapat memiliki sistem sosial yang berbeda dari daratan guna memastikan cara hidup mereka dihormati, termasuk kebebasan beragama, tetapi disesuaikan prasyarat untuk memastikan kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan.

Proposal itu telah ditolak semua partai politik utama Taiwan dan tak didukung publik, menurut jajak pendapat, terutama setelah China memberlakukan undang-undang (UU) keamanan nasional di Hong Kong pada 2020.

China juga tak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan demi mendapatkan kendali atas Taiwan. Pada 2005, negara itu mengesahkan UU yang memberi dasar hukum untuk memungkinkan tindakan militer terhadap Taiwan jika memisahkan diri atau dicurigai melakukannya.

Selain itu, China enggan berdialog dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sejak pertama kali menjabat pada 2016. Negara itu yakin ia adalah seorang separatis. Di sisi lain, Tsai berulang kali menawarkan dialog atas dasar kesetaraan dan saling menghormati.

Namun, pendahulu Tsai, Ma Ying-jeou pernah mengadakan pertemuan penting dengan Presiden China Xi Jinping pada 2015 di Singapura.

Dalam konferensi pers yang sama, Qiu Kaiming, kepala departemen penelitian Kantor Kerja Taiwan, mengatakan bahwa pertemuan Xi dan Ma tersebut menunjukkan 'fleksibilitas strategis' mereka terhadap Taiwan.

"Itu menunjukkan kepada dunia bahwa orang China di kedua sisi Selat benar-benar bijaksana dan cukup mampu memecahkan masalah kita sendiri," pujinya.

Sebaliknya, menurut pemerintah Taiwan, pulau itu tak pernah diperintah oleh Republik Rakyat China. Jadi, klaim kedaulatannya tak berlaku.[]