News

Berkas Perkara Tersangka Robot Trading Fahrenheit Dilimpahkan ke Kejaksaan

Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara tersangka kasus robot trading Fahrenheit ke jaksa penuntut umum (JPU).


Berkas Perkara Tersangka Robot Trading Fahrenheit Dilimpahkan ke Kejaksaan
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko (Divisi Humas Polri)

AKURAT.CO, Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara tersangka kasus robot trading Fahrenheit ke jaksa penuntut umum (JPU).

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan, berkas perkara tersebut milik dari para lima tersangka yaitu Hendry Susanto, David, David Berlin Johanes, Inton Luando Johanes, dan Maria Fransiska. 

"Telah dilakukan pengiriman berkas perkara (tahap I) kepada JPU terhadap 5 tersangka," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko kepada awak media, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

baca juga:

Dalam kasus ini, sebanyak 1.418 orang mengalami kerugian. 

"Korban yang mengalami kerugian dalam kasus ini sebanyak 1.419 orang, dengan total kerugian sebesar Rp555.130.963.497," ujar Gatot.

Sebelumnya, polisi telah menahan bos robot trading Fahrenheit Hendry Susanto. Hendry Susanto adalah otak investasi bodong Fahrenheit. Dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap pada Senin (21/3/2022). 

Bos Fahrenheit itu dipersangkakan Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dia diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. 

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya juga telah menangkap empat orang lainnya yakni D, ILJ, DBC dan MF. Mereka berperan sebagai admin media sosial dan memasarkan produk robot trading Fahrenheit.

Keempat tersangka dijerat Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) dan atau Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau Pasal 105 dan atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP. []