News

Benny Tjokoro dan Heru Hidayat Segera Jalani Sidang Kasus Asabri

Berkas perkara, barang bukti dan kedua tersangka sudah diserahkan ke jaksa penuntut


Benny Tjokoro dan Heru Hidayat Segera Jalani Sidang Kasus Asabri
Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Berkas perkara tersangka Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dalam dugaan korupsi di PT Asabri (Persero) dinyatakan lengkap. Kedua tersangka akan segera menjalani sidang. 

"Telah melakukan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap dua) atas dua berkas perkara tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), Leonard Eben Ezer Simanjuntak, di Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim).

Selanjutnya, Tim JPU akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan kedua berkas perkara tersebut di atas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

"(Penyerahan tersangka dan barang bukti) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dan Rumah Tahanan Cipinang Jakarta Timur," ujar Leo.

Benny Tjokrosaputro merupakan direktur PT Hanson Internasional, adapun Heru Hidayat direktur PT Trada Alam Minera dan direktur PT. Maxima Integra.

Kasus dugaan korupsi yang membelit kedua tersangka terjadi pada PT Asabri medio 2012 hingga 2019 dengan modus melakukan penempatan investasi dalam bentuk pembelian saham maupun produk reksadana kepada pihak-pihak tertentu. Pembelian dilakukan melalui sejumlah nomine yang terafiliasi dengan tersangka Benny dan Heru tanpa disertai analisis fundamental dan analisis teknikal dan dibuat hanya secara formalitas.

"Bahwa direktur utama, direktur investasi dan keuangan dan kepala divisi investasi PT Asabri (Persero) melakukan kerja sama dalam pengelolaan dan penempatan investasi PT Aasabri dalam bentuk saham dan produk reksadana tersebut dengan BTS dan HH," ungkap Leo.

Kejagung menduga perbuatan tersangka telah merugikan keuangan negara Rp 22,7 triliun yang merupakan nilai dana investasi PT Asabri (Persero) yang ditempatkan pada saham dan reksa dana secara tidak sesuai ketentuan dan belum kembali sampai dengan 31 Maret 2021.

Berdasarkan fakta yang terungkap dari hasil penyidikan, ujar Leo, tersangka HH dan BTS dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Atas perbuatan tersebut Kejagung menyangka Benny Tjokrosaputro (Bentjok) dan Heru Hidayat diduga melanggar sangkaan pertama primair, yakni Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sangkaan kedua subsider, yakni Pasal 3 junco Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejagung juga menyangka Bentjok dan Heru Hidayat melanggar sangkaan kedua. Pertama, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. "Kedua, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," katanya.

Benny Tjokro dan Heru Hidayat pada Oktober 2020 telah divonis penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis menilai keduanya secara sah terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi dan pencucian uang di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).  

Selain pidana pidana penjara, Benny juga dikenakan hukuman uang pengganti kerugian negara senilai Rp 6,078 triliun. Adapun terhadap Heru, Majelis menjatuhkan hukuman uang pengganti kerugian negara senilai Rp 10,72 triliun.[]