News

Benny Minta TWK Pegawai KPK Jangan Dijadikan Seperti Litsus Zaman Soeharto

Litsus ini adalah penelitian khusus


Benny Minta TWK Pegawai KPK Jangan Dijadikan Seperti Litsus Zaman Soeharto
Anggota Komisi III DPR Benny K Harman dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). (Youtube DPR RI)

AKURAT.CO, Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerupai penelitian khusus (litsus) di era Orde Baru. Dia mengungkapkan, pada saat itu, orang-orang yang tidak suka dengan Presiden Soeharto kerap disingkirkan dengan alasan tidak lulus litsus.

"Zaman Soeharto dulu, orde baru kita punya litsus. Litsus itu dulu dipakai untuk menyingkirikan tokoh-tokoh politisi-politisi yang tidak suka sama rezim Soeharto, yang ndak suka soeharto saat itu tidak lulus, tapi alasan yang dipake itu litsus itu," ungkap Benny dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

"PKI waktu itu, kan gitu pak, mohon maaf dibuka lagi, karena sayapun ikut-ikuttan kena litsus saya pak. Zaman itu dulu, untuk jadi jurnalis dilitsus saat ini saya takut sekali apakah TWK ini akan kemana-kemana lagi nanti," imbuhnya. 

baca juga:

Benny berharap, TWK tidak dijadikan sebagai litsus. Namun, jika TWK itu dilakukan dengan bertujuan untuk menge-tes ideologi menurutnya tidak jadi masalah. 

"Dia hard, militansi tinggi, utk nangkap koruptor masa dianggap tidak pancasilais? masa dianggap dinilai tidak lolos wawasan kebangsaaan. Binatang apa wawasan kebangsaan ini sebetulnya?," singgungnya.

Selain itu, Benny juga meminta supaya Yasonna Laoly dapat menyampaikan hal ini kepada Presiden Joko Widodo. 

"Saya yakin ga mugkin menkumham gatau ini apa, gatau twk ini apa, siapa yg melalukan itu? seperti apa kurikulumnya? kita ga taujuga. Ya kalau berkenan sampaikan langsung ke bapak presiden," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Yasonna menjelaskan bahwa pegawai negeri memang harus ada TWK, tapi dalam bentuk tes ASN, atau tes kompetensi dasar.

Dia menyebut, di situ ada tes intelijen umum, ada tes wawasan kebangsaan, ada tes karakteristik. Tetapi menurutnya, yang dilakukan oleh KPK bersama dengan BKN sudah menjadi mandat undang-undang. 

"Biarlah, kalau ga sepakat ya uji saja di pengadilan pak, untuk apa berdebat panjang-panjang kita ini negara hukum. Jadi diuji ke pengadilan saja, daripada ribut politiknya, capek, diuji aja di pengadilan.  Itu menurut pikiran saya pak tapi namun dmikian, terserah saja, yang pasti saya tidak ikut2an krn bukan kewenangan saya," pungkasnya.[]