News

Bencana di NTT, HNW Minta Semua Pihak Tak Saling Menyalahkan

Semoga pemerintah memenuhi janji-janjinya untuk membantu meringankan beban para korban.


Bencana di NTT, HNW Minta Semua Pihak Tak Saling Menyalahkan
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) (MPR RI)

AKURAT.CO, Bencana gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Barat, beberapa waktu lalu  menuai simpati seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta agar setelah kejadian itu, semua pihak tidak saling menyalahkan kemudian mengatasinya bersama-sama. 

"Jalan terbaik setelah terkena musibah adalah bersabar. Bersabar bukan berarti pasrah semata. Semoga pemerintah  memenuhi janji-janjinya untuk membantu meringankan beban para korban," kata HNW, Selasa (13/4/2021). 

Pada kesempatan tersebut, HNW mengingatkan, dalam hidup berbangsa dan bernegara, setiap warga negara harus saling ingat mengingatkan. Begitu juga yang dilakukan Fraksi PKS DPR RI, ketika pemerintah bersama koalisinya membahas RUU Haluan ideologi Pancasila (HIP). 

"Pancasila yang disepakati sejak 18 Agustus 1945 sudah final, tidak boleh diganti. Karena itu, ketika ada pihak-pihak  yang hendak mengubah semua itu, kita ingatkan, agar mereka tidak melanggar  kesepakatan lahirnya Pancasila yang dulu pernah diambil oleh para pendiri bangsa," paparnya. 

Menurut HNW, bangsa Indonesia mewarisi  sikap-sikap mulia dari nenek moyang. Seperti, menyederhanakan persoalan, rasa kekeluargaan, gotong royong dan tolong menolong. Selain itu bangsa Indonesia juga diwarisi ideologi yang membuat seluruh warganya saling bersatu dan tak mudah terpecah belah. 

"Saat  para pendiri bangsa meninggal, kita tetap bersatu. Demikian pula ketika reformasi bergulir, dan para pengamat bilang Indonesia bakal terpecah belah, nyatanya kekhawatiran tersebut tidak menjadi kenyataan," ungkapnya. 

Dia menilai, inilah pentingnya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, agar membuat bangsa Indonesia semakin mengenal dirinya sendiri. Mengenal dasar dan Ideologi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi negara,  bentuk Negara NKRI dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. 

Sebelumnya, saat menyampaikan  sambutan, anggota MPR dari F PKS H. Ahmad Syaikhu menegaskan Partai Keadilan Sejahtera menolak pembahasan RUU HIP karena berupaya mempertahankan Pancasila, sebagai kesepakatan final. 

Beruntung, upaya PKS di perlemen, itu mendapat dukungan dari masyarakat, termasuk ormas-ormas agama, baik Islam maupun yang lainnya. Akibatnya, RUU HIP pun dicabut dan tidak diteruskan. 

"UUD NRI tahun 1945 boleh diubah, jika memenuhi persyaratan. Tetapi ketentuan dalam UUD NRI tahun 1945 harus ditegakkan tidak boleh ada pelanggaran. Karena itu ketika ada usulan penambahan masa jabatan  Presiden menjadi tiga periode kami  menolaknya, karena ketentuan dalam UUD kepemimpinan seorang Presiden hanya dua kali," ujarnya.[] 

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu