News

BEM UI Demo di Depan Istana Presiden, Ini Tuntutannya

Unjuk rasa digelar untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.


BEM UI Demo di Depan Istana Presiden, Ini Tuntutannya
Mahasiswa dari Universitas Diponegoro (Undip) berjalan kaki sambil membawa membentangkan poster dan spanduk saat berunjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/9/2019). Unjuk rasa yang diikuti ribuan mahasiswa itu menuntut dilakukannya peninjauan kembali atas UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi, dukungan terhadap KPK, dan menolak rencana pengesahan RUU KUHP. Ungkapan penolakan tersebut mewarnai sepanduk dan poster bertuliskan pesan humor yang (ANTARA FOTO/R. Rekotomo)

AKURAT.CO, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan unjuk rasa untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda di depan Istana Kepresidenan, Kamis (28/10/2021).

Unjuk rasa digelar untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra membenarkan terkait rencana aksi tersebut. Massa nantinya akan berkumpul di Patung Kuda, Jakarta Pusat.

"Iya ada aksi, titik kumpul di Universitas Indonesia jam 9," kata Leon Alvinda Putra saat dihubungi.

Leon mengatakan mahasiswa akan mulai berkumpul pada pukul 08.00 WIB. Namun, aksi akan dimulai pada pukul 11.00 WIB. 

"Dari kami yang akan bergabung jumlahnya puluhan. Tetapi, kami akan bergabung dengan BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan wilayah Jadebotabek dan Banten," lanjutnya

Leon menilai dalam dua tahun terakhir pemerintah masih jauh dalam menuntaskan persoalan rakyat.

Adapun dalam aksi ini BEM UI mengeluarkan 8 sikap untuk pemerintah, diantaranya:

1. Membatalkan seluruh upaya pelemahan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Perppu KPK serta membatalkan implikasi dari Revisi UU KPK seperti hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) BLBI. Mencopot Ketua KPK Firli Bahuri dan seluruh jajaran pimpinan KPK periode 2019-2023 dari jabatannya atas kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia.