Ekonomi

Belum Tentu Efektif, Kadin: Larangan Mudik Tidak Perlu Diadakan!

Kadin menyatakan larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021 untuk operator transportasi sehingga tidak perlu diadakan


Belum Tentu Efektif, Kadin: Larangan Mudik Tidak Perlu Diadakan!
Warga membawa barang bawaan saat hendak mudik jelang Bulan Ramadhan 1442 Hijriah di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, (12/4/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai larangan mudik pada 6-17 Mei 2021 untuk operator transportasi baik darat, laut dan udara belum tentu efektif, sehingga tidak perlu diadakan.

"Kondisi sektor transportasi selama pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun ini sudah sangat terpuruk, apalagi jika pemerintah memberlakukan larangan mudik tahun ini akan makin terpuruk," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto kepada media saat berbuka puasa bersama di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Dikatakan, untuk menghindari lonjakan kasus Covid-19, pemerintah dapat melakukan pengendalian dan pengetatan terhadap angkutan umum dan angkutan pribadi yang melakukan perjalan dengan dilakukan pelacakan Covid-19.

Pelacakan dapat dilakukan, misalnya di terminal Tipe A menggunakan GeNose-19 yang berbiaya lebih murah. Akan lebih baik, kata Carmelita, apabila pelacakan penumpang tersebut dapat difasilitasi pemerintah, dengan dilakukan secara gratis selama angkutan lebaran.

" Belajar dari tahun lalu banyak pemudik yang tetap kucing-kucingan agar tetap bisa pulang ke kampung. Meski ada upaya penyekatan dan menghambat pergerakan orang di wilayah-wilayah perbatasan, tapi pemudik justru menggunakan angkutan ilegal berplat hitam," kata Carmelita dilansir dari Antara.

Diharapkan, petugas di lapangan dapat memastikan, penggunaan angkutan ilegal pada angkutan mudik seperti tahun lalu tidak terjadi lagi. Belum lagi banyak pemudik yang melakukan perjalanan ke kampung halaman sebelum diberlakukannya pelarangan mudik.

Pelarangan mudik akan semakin memberatkan sektor angkutan darat, jika setelah pelarangan mudik dilanjutkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena terjadi lonjakan angka terpapar covid di daerah. Ini akan memperparah penderitaan angkutan jalan.

Untuk itu, sangat diperlukan insentif untuk angkutan jalan. Insentif yang diberikan selama ini masih bersifat umum dan belum ada insentif khusus, misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara merata kepada seluruh awak kendaraan.

“Jadi sebenarnya tidak perlu ada pelarangan mudik pada 2021, tapi pelaksanaan mudiknya harus dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat,” ujar Carmelita.

Sekadar informasi, masyarakat harus memikirkan ulang rencana mudik lebaran 2021. Pasalnya, Kementerian Perhubungan berencana menempatkan petugas di ratusan titik jalur mudik, khususnya bagi pemudik dari Jabodetabek.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan menindak pemudik yang menggunakan jalur darat. Kemenhub bakal bekerja sama menghalau para pemudik.

" Kita berkoordinasi dengan polisi dengan Kakorlantas bahwa kita akan secara tegas melarang mudik dan akan melakukan penyekatan langsung di lebih dari 300 titik," kata Budi Karya Sumadi dilansir dari akun Youtube Sekretarian Presiden.

Budi mengingatkan masyarakat tetap berada di rumah. Menyusul pandemi Covid-19 belum berakhir.

"Kami menyarankan agar tidak meneruskan rencana untuk mudik dan tetap tinggal di rumah," katanya.

Sebelumnya, pemerintah melarang mudik lebaran 2021. Keputusan pemerintah didasari kondisi kesehatan dalam negeri akibat pandemi Covid-19.[]

Sumber: ANTARA

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu