News

Belum Ada Tersangka Dalam Dugaan Penghinaan Iriana Jokowi, Polisi Tunggu Pelapor

Belum Ada Tersangka Dalam Dugaan Penghinaan Iriana Jokowi, Polisi Tunggu Pelapor
Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim, Kombes Reinhard Hutagaol. (AKURAT.CO/Anisha Aprilia)

AKURAT.CO Kepolisian belum dapat menetapkan tersangka dalam dugaan penghinaan terhadap Ibu Negara Iriana Jokowi di media sosial Twitter. Sebab, hingga kini belum ada pelapor dalam kasus tersebut.

Kepala Subdit I Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Reinhard Hutagaol, menyebut bahwa harus ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan agar dugaan penghinaan itu bisa masuk tahap penyidikan.

"(Kasus foto) Iriana itu kan artinya (Pasal) 27 Ayat 3 (UU ITE) ya. Jadi memang harus ada pelapornya," katanya di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

baca juga:

Reinhard menjelaskan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian dan lembaga untuk pedoman penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan bahwa harus ada pelapor yang merasa dirugikan.

"Kalau dalam SKB tiga menteri itu jadi harus ada pelapor langsung yang merasa dirugikan. Sampai sekarang belum ada kan," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Bareskrim akan memblokir akun Twitter yang menjadi pengunggah meme foto Ibu Negara.

"Kita ajukan untuk diblokir ke Kominfo," kata Reinhard.

Polisi sendiri telah mengantongi identitas pengunggah cuitan di Twitter yang diduga menghina Ibu Negara.

Direktur Tipidsiber Bareskrim, Brigjen Adi Vivid, mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan.

"Masih dalam proses penyelidikan, identitas terduga pelaku sudah kita dapatkan," ujarnya, Minggu (20/11/2022).

Vivid mengatakan, penyelidikan kasus tersebut bermula saat polisi bersama jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda seluruh Indonesia melakukan patroli siber.

"Informasi tentang kasus tersebut bermula hasil dari patroli siber yang dilakukan. Patroli tersebut dilakukan secara rutin agar tidak ada ruang bagi masyarakat untuk menyebarkan hal-hal yang negatif serta bisa berimplikasi hukum terhadap pelanggar. Dalam hal ini tidak hanya oleh jajaran Direktorat Siber Bareskrim Polri tapi juga dilakukan jajaran Direktorat Krimsus (Subdit Siber) seluruh Polda Se-Indonesia," paparnya.

Oleh karena itu, Vivid mengimbau kepada masyarakat agar bijak dan positif dalam menggunakan media sosial.

"Jadi, kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar media sosial yang ada hendaknya digunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan disalahgunakan untuk menyebarkan SARA, penghinaan, pornografi, kebencian serta hal negatif lainnya," ujarnya.

"Apabila tetap dilakukan, maka akan kami proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setiap kejadian yang diduga ada unsur tindak pidana pasti kepolisian akan melakukan penyelidikan," tegas Vivid.