News

Beli BBM dan Migor Pakai Aplikasi, DPR: Rakyat Sudah Susah Masih Dipersulit 

minyak goreng (migor) curah untuk rakyat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi tidak tepat sasaran dan cenderung diskriminatif


Beli BBM dan Migor Pakai Aplikasi, DPR: Rakyat Sudah Susah Masih Dipersulit 
Pedagang menunjukan aplikasi PeduliLindungi saat pengisian ulang minyak goreng curah di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (27/6/2022). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Pemerintah mengambil kebijakan yang cukup membingungkan pasalnya kebijakan mendistribusikan minyak goreng (migor) curah untuk rakyat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi tidak tepat sasaran dan cenderung diskriminatif. Kebijakan penggunaan aplikasi itu menuai kritik pedas dari berbagai kalangan lantaran dinilai menyulitkan masyarakat. 

Belum usai polemik minyak goreng curah rakyat (MGCR) pemerintah melalui BUMN Pertamina berencana memberlakukan pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta mengatakan aplikasi PeduliLindungi sejatinya tidak sesuai peruntukan. 

"Jelas ini pengunaan aplikasi Pedulilindungi tidak sesuai dengan peruntukan. Sebagaimana dijelaskan di situs pedulilindungi, ini adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19)," katanya dihubungi di Jakarta, Rabu (29/6/2022). 

baca juga:

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menambahkan bukannya mempermudah distribusi, penggunaan aplikasi pada pembelian BBM dan minyak goreng justru mempersulit masyarakat bawah. Seharusnya, kata Sukamta pemerintah memiliki komitmen kuat mempermudah jalur distribusi bukan menghambat. 

Sukamta menyindir pemerintah selama ini rajin pamer kartu namun tidak berdampak pada kemudahan yang diharapkan oleh masyarakat. Menurutnya penggunaan kartu saja tidak maksimal kemudian harus ditambah lagi dengan penggunaan aplikasi.  

"Rakyat kecil hidupnya sudah susah, masih diperumit dengan gunakan aplikasi. Mestinya pemerintah malah memberikan kemudahan kepada rakyat kecil. Kan selama ini pemerintah rajin keluarkan berbagai macam kartu, seperti KIP dan KIS. Pemerintah bisa keluarkan kebijakan serupa yang mudah diaplikasikan dan tepat sasaran," kata dia. 

Kedepan Sukamta berharap pemerintah lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan sehingga layak diterapkan dan memiliki keberpihakan terhadap masyarakat bawah. []