News

Belasan Mobil Mewah Sitaan Korupsi PT Asabri Dilelang, Hasilnya Bikin Melongo!

Kejaksaan Agung berhasil melelang 11 unit dari 16 unit mobil mewah milik para tersangka dugaan korupsi PT Asabri


Belasan Mobil Mewah Sitaan Korupsi PT Asabri Dilelang, Hasilnya Bikin Melongo!
Mobil mewah yang disita Kejagung (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Lelang barang sitaan milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri tetap dilakukan meskipun banyak kritik. Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung diketahui berhasil melelang 11 unit dari 16 unit mobil mewah milik para tersangka.

Lelang dilakukan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV. Hasilnya terkumpul Rp17,2 miliar.

Dalam keterangannya, Sabtu (19/6/2021), Kepala PPA Kejaksaan Agung Elan Suherlan mengatakan, selanjutnya uang hasil lelang tersebut ditampung di rekening penampungan Pidana Khusus Kejagung untuk nantinya menjadi barang bukti.

Sementara itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menegaskan, pelelangan benda sitaan atau barang bukti dalam kasus Asabri mengacu pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Alasan Kejagung melelang sitaan yang belum berkekuatan hukuk tetap akibat tingginya biaya pemeliharaan.

“Mengingat biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang tinggi,” kata Leo.

Barang bukti yang dilelang sebanyak 16 unit mobil aset dari empat tersangka. Antara lain Heru Hidayat Komisaris Utama PT Trada Alam Minera dan Jimmy Sutopo Direktur PT. Jakarta Emiten Investor Relation.

Selain itu aset dari tersangka Adam Rachmat Damiri mantan Direktur Utama PT Asabri dan Ilham W Siregar mantan Kepala Divisi Investasi Asabri.

Aksi lelang aset perkara Asabri-Jiwasraya yang dilakukan Kejaksaan Agung banyak dikritisi sejumlah pengamat.

Peneliti dari Lokataru Foundation, Nurkholis Hidayat misalnya. Penyitaan Korps Adhyaksa hanya merujuk kepada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang terbebani biaya pemeliharaan aset sitaan.

Akibatnya, banyak keberatan yang diajukan ke Pengadilan Tipikor atas upaya paksa yang umumnya didasarkan pada ketidakhati-hatian penyidik dalam memisahkan aset mana saja yang terkait atau tidak terkait kasus yang disidik.

"Keberatan tersebut tidak saja berasal dari para tersangka, tetapi juga pihak ketiga lain (yang beritikad baik) yang terkena dampak penyitaan, seperti yang dialami pemilik rekening efek dan ribuan nasabah dan pemegang polis asuransi PT Asuransi Jiwa Wanaartha," kata Nurkholis.

Senada Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai jaksa untuk taat pada UU dalam melakukan penyitaan dan mengembalikan seluruh aset Terdakwa yang melanggar Pasal 39 KUHAP.

"Jaksa tidak punya pilihan lain selain tunduk sepenuhnya pada UU tersebut," ujarnya.

"Konsekuensinya jika lelang tetap dilakukan dan bila putusan ini inkrah, maka jaksa tidak punya pilihan lain selain harus kembalikan seluruh barang dan uang yang disita," tegasnya.

Ia menambahkan, jika penegakan hukumnya serampangan, maka akan menimbulkan maljustice pada para terpidana.

"Jangan sampai para penegak Hukum yang telah melakukan abuse of power dalam kasus Jiwasraya dan Asabri ini," ujarnya lagi. []