Ekonomi

Belanja Negara 2023 Naik Drastis Jadi Rp993 Triliun

Dana tersebut meningkat drastis jika dibandingkan dengan dana yang sebelumnya dialokasikan dalam RAPBN tahun lalu sebesar Rp764,2 triliun.


Belanja Negara 2023 Naik Drastis Jadi Rp993 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022). (Tangkapan Layar )

AKURAT.CO, Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp993,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 untuk belanja kementerian/lembaga non program pemulihan ekonomi (PEN). Dana tersebut meningkat drastis jika dibandingkan dengan dana yang sebelumnya dialokasikan dalam RAPBN tahun lalu sebesar Rp764,2 triliun.

"Tanpa ada program PEN, Rp993 triliun, naik tajam dari Rp764 triliun tahun lalu," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Lebih lanjut Menkeu Sri menjelaskan bahwa pemanfaatan belanja Kementerian/Lembaga dalam RAPBN tahun anggaran 2023 untuk mendukung pembangunan ibukota negara yang masuk kedalam pos anggaran Kementerian Perhubungan, KLHK, Kementerian PUPR, Polri dan BKPM.

baca juga:

"Jadi pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan sarana dan prasarana IKN, penguatan standar LHK, pengamanan IKN, pembuatan peta peluang investasi proyek prioritas strategis, hingga promosi kegiatan di kawasan IKN," ucapnya.

Selain itu, pemanfaatan dana tersebut juga digunakan untuk persiapan Pemilu yakni tahapan dan pengamanan Pemilu, persiapan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak, serta Gerakan Cerdas Memilih.

Kemudian, penyelesaian proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, rusun, bandara, jalur kereta api, infrastruktur EBTKE, Palapa Ring, hingga akses internet di Papua.

"Serta pengadaan alutsista yang diberikan dalam suasana geopolitik yang bertujuan, Indonesia harus siap terhadap berbagai hal," kata Sri Mulyani.

Sebagai informasi sebelumnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan.

"Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi,khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkanuntuk penyelesaian infrastruktur strategis Pusat danDaerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja. Pemerintah tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran, BUMN, BLU, Lembaga PengelolaInvestasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV)," ucapnya.

Tak hanya itu, lanjutnya, pemerintah juga memanfaatkan saldo anggaran lebih(SAL) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, serta meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien.[]