News

Bela Novel Baswedan Cs, Mantan Ketua KPK Sebut TWK Tidak Bisa Jadi Dasar Pemecatan

M Jasin menyatakan bahwa pemecatan pegawai KPK didasari audit internal dengan berbagai alasan.


Bela Novel Baswedan Cs, Mantan Ketua KPK Sebut TWK Tidak Bisa Jadi Dasar Pemecatan
Mantan Komisioner KPK M Jasin (Tangkapan Layar)

AKURAT.CO, Mantan pimpinan Komisioner Komisi Pemberantasan (KPK) M Jasin menyatakan bahwa pemecatan pegawai KPK harus didasari audit internal dengan berbagai alasan. Bukan hanya atas dasar Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Jasin mengatakan, ada sejumlah indikator pegawai KPK diberhentikan. Mulai kinerjanya yang buruk, langgar kode etik, dan melanggar hukum. Apabila poin-poin itu dilanggar bisa dilakukan pemecatan.

"Jadi pemecatan harus ada backround dan auditnya. Di KPK ada pengawas internal. Jika melanggar kode etik apa buktinya pelanggaran itu," kata Jasin dikutip dari Youtube Humas Komnas HAM, Sabtu (19/6/2021).

Jasin menegaskan pemecatan pegawai KPK tidak sembarangan karena melalui sejumlah tahapan dan pemeriksaan internal. Apalagi pegawai KPK adalah pegawai Komisi Negara, bukan swasta. Mereka digaji dari APBN.

Kerja para pegawai KPK juga dilindungi oleh Peraturan Pemerintah No 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK. Maka ketika dipecat harus didasarkan pada ketentuan dalam PP tersebut. 

"Jadi tidak ada tes itu (TWK)," tegas Jasin. 

Apalagi berdasar PP No. 41 tidak ada klausul bahwa yang tidak lulus TWK berakhir dengan pemecatan.

Dalam kesempatan itu, Komnas HAM tak hanya memeriksa Jasin. Namun juga menggali keterangan dari mantan Komisioner KPK yang lain, yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang. Mereka memberikan keterangan secara daring.

Komisioner bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, Abraham Samad dan Saut Situmorang diminta penjelasan tentang mekanisme kerja serta kontrol di KPK.

"Pola hubungan antara staf dengan  pimpinan kayak apa? Pola untuk memastikan kinerjanya masih baik kayak apa? Pola target penyelesaian kasus dan sebagainya juga kayak apa?” kata Choirul Anam menjelaskan materi pertanyaan kepada Samad dan Saut Situmorang dalam jumpar pers di kantornya.

Dari keterangan keempatnya, kata Choirul, Komnas HAM punya gambaran tentang mekanisme kontrol di internal KPK terkait pengamalan nilai-nilai UUD 45, Pancasila, serta kebangsaan. Selain itu, Komnas HAM juga menggali pandangan para mantan pemimpin KPK tentang revisi  Undang-Undang KPK. 

"Termasuk paling akhir kami tanyakan tadi, apa sikap mereka terhadap perubahan UU Nomor 19/2019 tentang KPK. Sikap kelembagaan ataukah sikap personal. Ternyata itu adalah sikap kelembagaan,” jelas Anam.[]