News

Bela HRS Soal Pemeriksaan, Gatot: Harusnya Semua Kumpulan Orang Diperiksa

Gatot Nurmantyo menilai seharusnya pemeriksaan terhadap kerumunan selama pandemi jangan tebang pilih


Bela HRS Soal Pemeriksaan, Gatot: Harusnya Semua Kumpulan Orang Diperiksa
Gatot Nurmantyo (TWITTER/@Nurmantyo_Gatot)

AKURAT.CO Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menuntut keadilan perlakuan terhadap segala bentuk kerumunan yang terjadi selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Gatot mengatakan, kerumunan yang terjadi di tengah pandemi harusnya ditindak tanpa tebang pilih. Absennya keadilan juga dialami para aktivis KAMI yang hingga kini mendekam di tahanan Bareskrim Polri.

Pernyataan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) disampaikan dalam acara Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh yang disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube Front TV, Rabu (2/12/2020).

"Yang terjadi belakangan ini tentang pemeriksaan Habib Rizieq Shihab (HRS), kalau memang negara ini adil dan benar-benar beradab, maka semua kumpulan orang diperiksa semuanya, ini contoh saja," tukas Gatot.

Dia juga menyinggung, penangkapan dan penahanan tiga pentolan KAMI yang hingga kini masih ditahan di Bareskrim Polri. Tiga pentolan KAMI itu yakni Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana. Menurut Gatot, penangkapan dan penahanan cenderung melanggar hukum karena tidak disertai barang bukti.

"Dia (polisi) melakukan pelanggaran hukum dengan menangkap KAMI, mereka ditangkap tanpa barang bukti," jelasnya.

Seperti diketahui, akibat menyelenggarakan acara maulid nabi dan akad nikah putrinya di Petamburan, pimpinan Ormas Front Pembela Islam (FPI) itu kini menghadapi proses hukum di Polda Metrojaya. Akibat acara tersebut, sejumlah pejabat diperiksa. Termasuk diantaranya Gubernur DKI Anies Baswedan, Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara dan sejumlah pejabat di bawahnya.

Pada pemanggilan pertama 1 Desember kemarin, HRS absen. Dia tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Metro. Sementara itu, Kapolda Metrojaya dan Kapolda Jawa Barat juga ikut terimbas. Keduanya dicopot dari jabatannya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum FPI Munarman. Ia menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum yang berkeadilan. Munarman pun menilai Indonesia bukan negara hukum yang arogan, yang hanya memberikan keadilan bagi segelintir golongan saja.[]