News

Bela Anies Soal Kampung Akuarium, Gerindra Minta PDIP Baca Lagi Perda RDTR


Bela Anies Soal Kampung Akuarium, Gerindra Minta PDIP Baca Lagi Perda RDTR
Warga beraktivitas di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun Kampung Susun Akuarium yang terdiri dari lima blok yang diisi 241 hunian dengan anggaran sebesar Rp62 miliar. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif meminta ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono membaca kembali Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail dan Tata Ruang (RDTR).

Hal ini disampaikan Syarif menanggapi pernyataan Gembong yang bilang penataan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara melanggar Perda tersebut. Syarif membantah keras pernyataan itu.

"Pak Gembong buka dulu (Perda) RDTR  itu,"kata Syarif saat dihubungi AKURAT.CO Sabtu (22/8/2020).

Menurut Syarif di dalam Perda RDTR, kawasan Kawasan Kampung Akuarium masuk dalam zona merah (P3) atau dengan kata lain kawasan milik Pemda DKI. Jadi lahan itu bisa digarap Pemerintah untuk kepentingan warga.

Lagi pula, lima blok hunian permanen yang bakal dibangun bulan depan di kawasan ini menurut Syarif juga merupakan milik pemerintah. Kata dia, kawasan milik pemerintah tidak melulu dibangun gedung perkantoran pemerintah. Hunian warga di tempat ini juga masuk kategori gedung Pemda DKI.

"Di RDTR  itu disebut bahwa  kawasan kampung akuarium tuh. zona merah maksudnya adalah fasilitas pemerintah. Nah rumah susun itu dimasukan ke dalam kelompok fasilitas pemerintah untuk menyediakan perumahan buat rakyat,"tegasnya.

Syarif mengatakan, pembangunan kampung yang pernah digusur Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok itu sama sekali tidak cacat hukum.

Tidak ada peraturan yang ditabrak, karena menata kembali dan membangun kampung pinggir pantai ini menurut Syarif adalah Program Pemprov DKI yang perlu diapresiasi.

"Ya Engak apa-apa (dibangun Permukiman) apa masalahnya? Saya menghormati pendapat pak Gembong. yang melihat pengaturan di zonasi itu merah hanya bisa di gedung pemerintah. lah gedung pemerintah itukan termasuk bisa saja rusun,"tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut Gubernur Anies Baswedan melanggar Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail dan Tata Ruang (RDTR) karena membangun Kampung Akuarium Penjaringan Jakarta Utara yang digusur pendahulunya Basuki Tjahaja Purnama (Btp) alias Ahok pada 2016 silam.

Gembong mengatakan Ahok menggusur perkampungan tersebut, lantaran ingin mengembalikan fungsi lahan pesisir pantai itu sebagai kawasan zona merah atau lahan milik pemerintah. Artinya permukiman warga tidak boleh berdiri di atas lahan itu.

"Kalau saat ini Anies melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Akuarium, berarti pak Anies melanggar Perda RDTR," kata Gembong.[]