News

Bekas Koruptor Nyaleg, KPU Harus Tunduk Putusan MK! 

Bekas Koruptor Nyaleg, KPU Harus Tunduk Putusan MK! 
Anggota Komisi II Guspardi Daus memberikan laporan komisi terkait Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan provinsi Papua Barat Daya dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Dalam rapat paripurna tersebut DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. AKURAT.CO/Sopian (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) diminta menjalankan keputusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 soal mantan narapidana kasus korupsi baru dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif setelah lima tahun bebas dari penjara.

"Putusan MK merupakan bagian dari undang-undang yang mengikat, ujar anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam keterangan tertulis, Rabu (7/12/2022).

Guspardi mengingatkan, sebagai penyelenggara pemilu, KPU mesti konsisten, wajib dan harus tunduk kepada keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). 

baca juga:

"KPU jangan pula menambah atau mengurangi serta melakukan pemaknaan sendiri. Lakukan saja sebagaimana apa yang diputuskan oleh MK," tegas politisi PAN itu.

Dia menilai Ketentuan Norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu perlu diselaraskan dengan memberlakukan pula masa menunggu jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara yang berdasar pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Di samping itu memuat adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak perlu lagi berkonsultasi dengan komisi II DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal mantan narapidana kasus korupsi baru dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. 

"Cukup masukkan amar putusan MK kedalam PKPU secara utuh tanpa menambah  norma baru terhadap pasal yang telah diputuskan," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.[]