News

Begini Pesan Menohok Mardani Ali Sera Buat KPK

Mardani Ali Sera mengatakan, sebagai penegak hukum, mestinya KPK bisa patuh terhadap hukum.


Begini Pesan Menohok Mardani Ali Sera Buat KPK
Politisi PKS Mardani Ali Sera (Istimewa)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat keberatan kepada Ombudsman Republik Indonesia (RI) atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait adanya dugaan penyimpangan prosedur dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan, sebagai penegak hukum, mestinya KPK bisa patuh terhadap hukum. Tidak boleh memilih-milih hukum untuk ditaati.

"Karena hukum merupakan semua peraturan perundang-undangan dan lebih jauh, agar bisa memberi contoh yang baik bagi masyarakat," kata Mardani sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari akun Twitter @MardaniAliSera, Jumat (6/8/2021).

Mardani menilai, persoalan ini menjadi permasalahan pada ketertiban hukum, etika antar lembaga yang saat ini dipertontonkan ke publik. Untuk itu, dia menegaskan akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

"Apakah rekomendasi dari Ombudsman akan di jalani? Atau berakhir seperti instruksi presiden yg pernah dihiraukan? Kita perlu mengawal ini hingga tuntas," tandasnya.

Berikut ini sejumlah alasan KPK menolak menindaklanjuti LAHP Ombudsman; 

1. Pokok perkara yang diperiksa Ombudsman RI merupakan pengujian keabsahan formil pembentukan Perkom KPK No 1 Tahun 2020 yang  merupakan kompetensi absolute Mahkamah Agung dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan.

2. Ombudsman RI melanggar kewajiban hukum untuk menolak laporan atau menghentikan pemeriksaan atas laporan yang diketahui sedang dalam pemeriksaan pengadilan.

3. Legal Standing pelapor bukan masyarakat penerima layanan publik KPK sebagai pihak yang berhak melapor dalam pemeriksaan Ombudsman RI.

4. Pokok perkara pembuatan peraturan alih status pegawai KPK, pelaksanaan TWK dan penetapan hasil TWK yang diperiksa oleh Ombudsman RI bukan perkara pelayanan publik.

5. Pendapat Ombudsman RI yang menyatakan ada penyisipan materi TWK dalam tahapan pembentukan kebijakan tidak didasarkan bahkan bertentangan dengan dokumen, keterangan saksi, dan pendapat ahli dalam LHAP.

6. Pendapat Ombudsman RI yang menyatakan “pelaksanaan rapat harmonisasi tersebut dihadiri pimpinan Kementerian/Lembaga yang seharusnya dikoordinasikan dan dipimpin oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang terjadi dalam penandatangan Berita Acara Pengharmonisasian yang dilakukan oleh pihak yang tidak hadir pada rapat harmonisasi tersebut.

7. Fakta hukum Rapat Koordinasi Harmonisasi yang dihadiri atasannya yang dinyatakan sebagai maladministrasi, dilakukan juga oleh Ombudsman RI dalam pemeriksaan.[]