News

Bedah Buku 'Nicotine War': Menguak Politik Dagang Farmasi dalam Berbisnis Nikotin

Bedah Buku 'Nicotine War': Menguak Politik Dagang Farmasi dalam Berbisnis Nikotin
Bedah buku Nicotine War: Membedah Siasat Korporasi Farmasi Jualan Nikotin, di UC UGM, Jumat (4/3). (Dok. Istimewa)

AKURAT.CO Buku 'Nicotine War' karya Wanda Hamilton disebut mengungkap secara blak-blakan politik dagang farmasi dalam berbisnis nikotin.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), AB Widyanta mengatakan, Nicotiana tobacum atau tembakau telah menjadi komoditas yang dipertarungkan antar kuasa dengan strategi kompleks, manuver, teknik dan mekanisme tertentu. 

"Ada relasi kuasa pengetahuan dalam hal ini. Ada pertarungan politik yang keras. Kita wajib menjaga agar kebenaran tidak dikorbankan, menjaga kedaulatan bangsa dan negara, termasuk kedaulatan hukum," tutur AB Widyanta saat acara bedah buku Nicotine War: Membedah Siasat Korporasi Farmasi Jualan Nikotin, di UC UGM, Jumat (4/3). 

baca juga:

Koordinator Nasional Komunitas Kretek periode 2010-2016, Abhisam Demosa sepakat dengan AB Widyanta. Ia menyebut perusahaan farmasi berniat merebut dan mematenkan nikotin, namun tidak bisa. Sehingga mereka memproduksi Nicotine Replacement Therapy (NRT).

"Karena nikotin itu alami dia tidak bisa dipatenkan, jadi mereka membuat senyawa mirip nikotin," terang Abisham dalam diskusi tersebut.

Abhisam berujar, kretek sejak dulu telah digerogoti oleh pihak asing. Padahal, menurutnya, kretek adalah kedaulatan bangsa Indonesia, 90 persen produksinya dari dalam negeri dan diproduksi oleh masyarakat negeri sendiri. Akar kebudayaannya sangat kuat.

Pembicara lain dalam diskusi ini, arsiparis, Muhidin M. Dahlan mengategorikan Nicotine War sebagai buku perang. Merokok yang semula adalah akvitas normal, seiring waktu berubah menjadi pembinasaan manusia, penyebab kemiskinan dan memperluas pengangguran.

Nicotine War, lanjut dia, juga merupakan buku yang sarat akan kepentingan ekonomi dan politik. Terlihat dari bagaimana nikotin ingin direbut kemudian dipatenkan, meski hal itu tidak bisa dilakukan. 

"Kampanye perang terhadap rokok berdampak serius terhadap regulasi dan penyempitan ruang Industri Hasil Tembakau," papar pria yang akrab disapa Gus Muh itu.  

Hal ini terbukti, bagaimana peraturan-peraturan yang eksesif yang diterbitkan oleh pemangku kebijakan syarat akan kepentingan," sambungnya memungkasi.[]