News

Beda Pendapat Anggota DPRD DKI Soal Rencana Pembukaan Sekolah di Tengah Pandemi


Beda Pendapat Anggota DPRD DKI Soal Rencana Pembukaan Sekolah di Tengah Pandemi
Para orang tua siswa melihat anak mereka yang baru masuk kelas 1 hari pertama masuk di Sekolah Dasar (SD) 05, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Senin (15/7/2019). Para peserta didik baru tahun ajaran 2019-2020 memasuki hari pertama sekolah hari ini. Sebanyak 219.996 peserta didik baru diterima di sekolah negeri yang terdiri dari jenjang pendidikan SD,SMP, SMA, dan SMK. Hari pertama sekolah ini para siswa baru hanya melakukan upacara dan perkenalan guru dan pembagian kursi.  (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Anggota DPRD DKI Jakarta punya pandangan yang berbeda-beda soal dibukanya kembali semua sekolah di Ibu Kota setelah hampir tiga bulan tidak ada aktivitas.

Fraksi PDIP yang paling ngotot meminta sekolah tak dibuka dulu, peserta didik masih belajar secara virtual. Tetapi disisi lain partai Besutan Megawati Soekarno Putri ini juga ini menjadi yang terdepan menolak perpanjangan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Agenda new normal terus didorong oleh barisan politikus yang berdiri di partai berlambang kepala Banteng ini.

Mengadopsi tata cara belajar secara daring bukan masalah buat Jhonny Simanjuntak politikus PDIP DPRD DKI Jakarta. Kegiatan belajar yang dilakukan tanpa tatap muka tak berpengaruh besar pada masalah pengetahuan peserta didik.

"Seandainya kita pun misalnya kita undur pendidikan kita untuk 4 atau 3 bulan lagi kan enggak begitu terlalu mengganggu. Apalagi kan sudah ada teknologi dan segala macam di Jakarta," jelasnya saat dihubungi pada Selasa (2/6/2020).

Untuk mengawasi peserta didik yang belajar dari rumah, Jhonny menyarankan supaya pihak sekolah membangun komunikasi dengan orang tua wali murid yang dilakukan secara intens.

Orang tua juga harus melakukan pengawasan saat jam belajar sehingga sukses atau tidaknya program ini juga tak lepas dari peran orang tua.

"Orang tua juga.bertanggung jawab juga mengenai pendidikan. Jadi ada kontak yang sifatnya intensif antara guru dan orang tua murid juga bisa memanfaatkan yang namanya komite sekolah untuk bisa mensosialisasikan kepada orang tua,"ungkapnya.

Supaya lebih efektif, orang tua murid dan pihak sekolah bisa berkomunikasi lewat whatsapp group. Harus ada komunikasi yang tersistem antar kedua belah pihak supaya program belajar daring ini bisa lebih efektif.

"Kan ada wali kelas tuh, nah orang tua murid didata tuh supaya bisa dikontrol. Ada komunikasi diantara mereka. Kalau bisa itu dilembagakan," pungkasnya.

Pernyataan berbeda datang dari fraksi PAN melalui  Zita Anjani yang juga menjadi wakil Ketua DPRD DKI. Zita  terangan-terangan meminta pemerintah segera membuka Sekolah-Sekolah supaya kegiatan belajar tatap muka bisa dimulai kembali.

Dia bahakan menyebut peserta didik mulai stres gara-gara belajar virtual.

Saat ini otoritas pendidikan dalam hal ini Kementerian Pendidikan belum memberi sinyal untuk memulai kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Zita menegaskan Negara harus menyiapkan dunia yang aman bagi anak-anak. Bukan menggantung bahkan menjauhkannya.

"Anak-anak sudah stres. Perkembangan emosional dan sosialnya terganggu. Saya pendidik, ikatan batin saya dengan anak-anak rasanya sangat kuat. Tidak tahan rasanya lihat mereka tercabut dari dunianya," kata Zita.

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kata Zita sama-sama tak memiliki sikap yang tegas mengenai dibukanya kembali Sekolah bagi para peserta didik.

Tak ada rencana yang jelas mengenai hal ini. Menurutnya selain memikirkan sektor ekonomi Pemerintah juga perlu memikirkan nasib pendidikan di tengah pandemi saat ini.

"Situasi tidak pasti. Yang dibutuhkan warga, kejelasan. Tidak seperti sekarang, digantung. Pemerintah tidak punya rencana jelas, jadi macam-macam orang datang bawa rencana. Menteri ini dan menteri itu simpang siur. Wacana desember itu bentuk pesimisme orang sama pemerintah. Jangan hanya ekonomi-ekonomi terus," tambahnya.[]

Ridwansyah Rakhman

https://akurat.co