AKURAT.CO, Kerusuhan di Papua terus menjadi sorotan dunia beberapa waktu belakangan ini. Terbatasnya akses ke wilayah itu menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utama, termasuk bagi media internasional.
Salah satu pakar mengungkapkan pada BBC bahwa ada propaganda yang sengaja dikoordinasi untuk membelokkan pandangan internasional tentang Papua. Investigasi BBC pun menemukan adanya jaringan bot media sosial untuk menyebar agenda propemerintah. BBC mengulasnya dalam artikel berjudul 'Papua unrest: Social media bots 'skewing the narrative' (Kerusuhan Papua: Bot Media Sosial 'Mengaburkan Narasi').
Dari investigasi kerja sama BBC dan Lembaga Kebijakan Strategis Australia (ASPI), BBC menyebut terungkap jaringan bot atau akun otomatis yang menyebar konten propemerintah tentang Papua secara serempak.
baca juga:
Di Twitter, semua akun bot itu memakai foto profil palsu atau curian, termasuk foto bintang K-Pop atau sembarang orang. Penemuan ini pun makin menguak jaringan akun palsu lainnya yang tersebar di setidaknya 4 platform media sosial dan berbagai situs web. Menurut BBC, setelah ditelusuri, semuanya berujung pada perusahaan yang berbasis di Jakarta, InsightID.
Bot ini otomatis menyasar ke tagar yang digunakan kelompok prokemerdekaan, seperti #freewestpapua. Konten bernada negatif itu pun langsung dibanjiri cerita-cerita positif, misal tentang investasi di wilayah itu. Taktik ini dikenal dengan istilah 'pembajakan tagar'.
I captured five days of tweets using #WestPapua & #FreeWestPapua tags after a crackdown by Indonesian forces against Papuans in Aug. What I found was a bot network spreading pro-govt propaganda.
— Benjamin Strick (@BenDoBrown) September 3, 2019
Follow this thread for an #OSINT journey with a @Twitter network analysis
???????????? pic.twitter.com/N7PrJ33WtJ
Tak hanya di Twitter, taktik ini juga digunakan di Facebook. Dalam salah satu unggahan berbahasa Inggrisnya, dikatakan Indonesia telah mengundang PBB ke Papua untuk mengevaluasi situasinya. Namun, PBB mengeluh masih harus dilakukan kunjungan resmi, padahal sudah ada perjanjian lebih dari setahun lalu.
Tak sampai di situ, perusahaan yang mendanai jaringan bot itu juga mengunggah konten di Facebook dengan iklan berbayar yang menargetkan warganet di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa.
"Karena sulit dijangkau media yang murni independen, persepsi, dan pemahaman masyarakat internasional jadi rusak akibat teknik yang mengaburkan kenyataan. Tampaknya memang itu tujuannya. Ada seseorang yang rela menghamburkan ratusan dolar dan waktu berbulan-bulan demi tujuan itu," terang ELISE Thomas, peneliti siber ASPI, dilansir dari BBC.
Akun-akun bot di Twitter yang diteliti investigasi gabungan ini sudah nonaktif. Namun, banyak akun serupa diciptakan untuk menggantikannya.
Sejalan dengan temuan ini, Facebook juga telah menutup lebih dari 100 akun bot lantaran tak ingin layanannya dimanfaatkan untuk memanipulasi orang. Facebook juga mengatakan telah menemukan tautan ke InsightID. Sekitar USD 300 ribu (Rp4,2 miliar) digelontorkan akun-akun itu untuk beriklan di Facebook, meskipun tak semuanya dari InsightID.
Pembelaan diri InsightID pun diungkapkan lewat media sosial.
"Konten kami mendukung Indonesia untuk melawan narasi hoaks oleh kelompok separatis Pembebasan Papua," tulisnya.
Penyebaran berita palsu dan disinformasi memang bukan hal baru di Indonesia. Kedua kubu politik sama-sama dituduh menggunakan jaringan bot. Meski penyebaran konten bot di media sosial itu mendukung narasi Jakarta terhadap Papua, pemerintah mengungkapkan pada BBC ikut mendukung langkah penutupan akun palsu tersebut, lanjut tulisan BBC tersebut.
"Manipulasi fakta yang mendiskreditkan kelompok tertentu sangat berbahaya dan bisa menciptakan keresahan sosial," kata Ferdinandus Setu, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Dari investigasi ini, ditemukan juga kampanye terpisah, tetapi mendukung jaringan akun dan situs web yang telah dibangun untuk menyerbarkan 'berita' yang mencerminkan narasi pro-Jakarta. Sebagai contoh, jaringan bot menyebarkan foto kepala PBB bidang HAM, Michelle Bachelet, yang berkomentar PBB telah menanggapi secara positif cara Indonesia menangani pemberontakan di Papua. Faktanya, Bachelet mengatakan ia terganggu dengan terjadinya kekerasan dan mendesak pemerintah untuk memulihkan layanan internetnya serta menahan diri agar tidak menggunakan kekerasan berlebihan.
Konten-konten menyesatkan itu, disebut BBC, berasal dari laman berbahasa Inggris, Wawawa Journal. Meski tampak seperti situs berita resmi, sumber artikelnya tak disebutkan namanya dan cenderung menjelek-jelekkan liputan media asing tentang kerusuhan di Papua.
Pemegang domain situs ini adalah Muhamad Rsoyid Jazuli, CEO Jenggala Institute, lembaga penelitian yang didirikan mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla. Menurut pernyataan Jazuli pada BBC, kampanye itu merupakan proyek pribadinya yang didanai sendiri untuk menanggapi pemberitaan Papua yang menurutnya bias.
"Media internasional hanya mendapat informasi dari beberapa orang. Itu tidak adil, jadi harus ada penyeimbang. Ini adalah upaya untuk memperkaya wacana," kilahnya.
Menurut investigasi BBC, jaringan bot di Twitter terus-menerus menyasar pengacara HAM Indonesia, Veronica Koman.
BBC menyebut unggahan foto dan rekaman unjuk rasa dan kerusuhan Papua di media sosialnya telah menjadi sumber informasi utama untuk dunia internasional. Informasi itu didapatkannya dari jaringan kontaknya di Papua.
Akibatnya, Koman dituduh pemerintah telah menyebarkan berita palsu dan memprovokasi kerusuhan. Perempuan yang kini tinggal di Australia ini kini didakwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan terancam hukuman 6 tahun penjara.
"Ini perang informasi yang sebenarnya sudah berkobar beberapa dekade. Kami sedang berperang melawan 'mesin'. Saya hanya bisa berharap kebenaran akan mengalahkan segala jenis propaganda," tandasnya.[]
