News

Bawaslu Kecewa dengan Putusan PTUN yang Loloskan PKPI Jadi Peserta Pemilu


Bawaslu Kecewa dengan Putusan PTUN yang Loloskan PKPI Jadi Peserta Pemilu
Para Petinggi PKPI saat konferensi pers usai melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu 2019 di KPU RI (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Badan Pengawas Pemilu RI mengaku kecewa dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2019.

"Secara kelembagaan kami agak sedikit kecewa, bahwa putusan kami sudah menolak (PKPI). Tapi apapun putusan lembaga peradilan harus dihormati dan KPU juga sudah mengeksekusi putusan PTUN itu," kata Ketua Bawaslu RI Abhan di sela acara `media gathering yang diselenggarakan Bawaslu di Kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/4).

Menurutnya, Bawaslu meyakini keputusan yang dibacakan sebelumnya menyatakan PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu sudah tepat, karena partai itu tidak memenuhi persyaratan keanggotaan di empat provinsi.

baca juga:

"Bawaslu dalam posisi apa yang sudah kami putuskan itu adalah yang paling benar, baik dari sisi prosedur maupun substansi," ujar Abhan.

Sementara terkait adanya rencana KPU RI yang akan melaporkan kepada Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran etik hakim PTUN dalam memutuskan perkara PKPI, serta mengajukan peninjauan kembali atas putusan PTUN karena meloloskan PKPI, Abhan menekankan itu adalah hak KPU.

"Kalau Bawaslu tidak hanya mendukung kepada KPU saja, tapi kalau ada pihak lain seperti NGO (LSM) pemantau peradilan mau lapor sah-sah saja," ucapnya.

Diketahui sebelumnya, perkara PKPI berawal dari keputusan KPU RI yang menyatakan partai pimpinan AM Hendropriyono itu tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019.

PKPI lantas melakukan pengaduan kepada Bawaslu RI atas keputusan KPU RI tersebut.

Dalam putusannya Bawaslu RI juga menyatakan bahwa PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019 karena tidak memenuhi persyaratan keanggotaan di empat provinsi.

PKPI lalu menggugat putusan Bawaslu RI ke PTUN hingga kemudian putusan Majelis Hakim PTUN membawa PKPI ditetapkan lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

KPU RI melaksanakan putusan PTUN itu dengan menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

Namun demikian Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya merasa perlu berkonsultasi dengan Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hakim PTUN dalam perkara ini.

KPU juga menyatakan bilamana diperlukan akan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan PTUN ini.

Adapun kegiatan `media gathering yang diselenggarakan Bawaslu RI bertujuan menyamakan persepsi antara Bawaslu selaku penyelenggara pemilu dengan media massa.

Acara tersebut juga akan diisi dengan kegiatan diskusi untuk mengupas peran media dalam melawan ujaran kebencian, hoaks dan SARA. []