News

Bawaslu Berharap Parpol Patuh Aturan Tak Main Catut Nama Warga

Bawaslu akan menerima aduan dan keberatan serta menindaklanjuti jika ada warga yang mendapati nama atau nomor NIK-nya dicatut parpol

Bawaslu Berharap Parpol Patuh Aturan Tak Main Catut Nama Warga
Ilustrasi Bawaslu (ISTIMEWA)

AKURAT.CO  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta partai politik (Parpol) untuk tak asal catut nama orang dan didaftarkan sebagai pengurus. Parpol diminta mematuhi aturan dan syarat kepengurusan dan kelengkapan. 

"Sejumlah persyaratan tersebut diharapkan tidak membuat adanya pencatutan nama warga yang tidak menjadi anggota maupun pengurus parpol," ungkap Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangannya, Minggu (14/8/2022). 

Bawaslu juga menyediakan saluran pengaduan masyarakat di seluruh Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Masyarakat yang merasa namanya dicatut oleh parpol dan masuk dalam struktur parpol disilahkan mengadu ke posko pengaduan. 

baca juga:

Posko pengaduan masyarakat akan didirikan di 34 Bawaslu provinsi dan 514 Bawaslu kabupaten/kota. Bawaslu berjanji akan menindaklanjuti aduan-aduan warga. 

"Melalui posko itu, Bawaslu akan menerima aduan dan keberatan serta menindaklanjuti jika ada warga yang mendapati nama atau nomor NIK-nya dicatut sebagai anggota maupun pengurus parpol di dalam Sipol pada pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024," ujarnya. 

Selain itu, melalui surat bernomor 272/PM.00.00/K1/08/2022, Bawaslu mengimbau kepada seluruh ASN di seluruh kementerian/lembaga dan anggota TNI/Polri untuk memastikan tidak adanya pencantuman nama pejabat atau pegawai di instansinya terkait sebagai anggota atau pengurus parpol. 

"Jika kemudian ditemukan nama yang seharusnya tidak terdatar, yang bersangkutan dapat melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota terdekat," ungkapnya. 

Sebelumnya, Bawaslu mengimbau aparatur sipil negara dan TNI/ Polri untuk memastikan nama mereka tidak dicatut oleh Parpol sebagai pengurus partai politik. Bawaslu RI bahkan telah menginstruksikan kepada seluruh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota untuk membuka posko aduan. Posko itu menerima aduan masyarakat terkait pencatutan data diri ASN, TNI/Polri sebagai pengurus parpol.[]