News

Bawaslu Ajak KPU Duduk Bareng, Cegah Potensi Pelanggaran Pendaftaran-Verifikasi Parpol

Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak seluruh pimpinan KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk 'duduk bareng'.


Bawaslu Ajak KPU Duduk Bareng, Cegah Potensi Pelanggaran Pendaftaran-Verifikasi Parpol
Warga berfoto dengan latar belakang Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Sarinah, Jakarta, Minggu (26/5/2019). Alasan masyarakat yang berfoto di depan gedung Bawaslu karena lokasi tersebut sempat menjadi titik bentrokan antara aparat dengan massa yang menolak hasil pemilu. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak seluruh pimpinan KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk 'duduk bareng' melakukan gelar administrasi bersama dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik bakal calon peserta Pemilu 2024.

Pasalnya, kata dia, Bawaslu pada periode ini mengutamakan pencegahan daripada penindakan.

"Di era ini, Bawaslu mengubah paradigma kelembagaan, bukan penindakan tetapi pencegahan," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (6/8/2022).

baca juga:

Totok menjelaskan, fokus tugas Bawaslu menurut Undang-undang yakni melakukan pencegahan, pengawasan, mengawasi pelaksanaan peraturan PKPU. Bawaslu hadir untuk mengingatkan KPU terhadap kelalaian atau ketidakcermatan KPU dalam menyelenggarakan tahapan dan teknis Pemilu 2024.

Dia mencontohkan seperti dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) yang saat ini tengah dilaksanakan.

"Kawan KPU sepertinya ini belum diberi tanda peringatan. Tolong verifikasi yang ini ada yang terlewat. Nah, kita datang mengingatkan bukan untuk mencari kesalahan," ungkap mantan anggota KPUD Malang itu.

Totok menegaskan, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU (PKPU). Sehingga, sejak dari norma antara Bawaslu-KPU berusaha menutup celah perbedaan.

Dia juga berharap Perbawaslu dan PKPU bisa berjalan secara beriringan.

Dalam proses verifikasi administrasi, lanjut Totok, ada potensi pelanggaran administrasi serta potensi pelanggaran sengketa. Maka dari itu, sejak awal dia mendesak KPU-Bawaslu agar 'duduk bersama' untuk melaksanakan serta mengawasi verifikasi administrasi.

"Contoh kalau ada kesalahan administrasi misal soal ijazah, setelah norma kita lalui dan waktunya mendesak, kalau butuh 'leges' tidak perlu ke mana-mana karena waktunya tidak cukup, Bawaslu memberikan catatan di notaris saja. Itu sudah cukup," papar dia.

Totok juga berharap di Bawaslu dalam semua tingkatan tidak ada permohonan sengketa/aduan pelanggaran. Sehingga, Pemilu 2024 bisa dilaksanakan secara sukses dan berkeadilan atas kerja-kerja KPU dan Bawaslu dalam mencegah serta mengawasi.

Selain itu, dia mengungkapkan, pengawas Pemilu mempunyai buku saku pencegahan.

"Pengawas Pemilu punya catatan-catatan detail pengawasan, seperti melakukan komunikasi aktif ke penyelenggaran Pemilu, peserta Pemilu dalam rangka mengawasi dan mencegah," kata Totok. []