News

Basarah: PPHN Panitia Adhoc MPR Permudah Amandemen Periode 2024-2029

"Saya mengharapkan dukungan organ-organ negara lainnya serta masyarakat luas"

Basarah: PPHN Panitia Adhoc MPR Permudah Amandemen Periode 2024-2029
Ahmad Basarah Ketua DPP PDIP (AKURAT.CO/Adi Suprayitno)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah merespon pidato politik Ketua MPR Bambang Soesatyo di Sidang Tahunan MPR terkait Panitia Adhoc MPR yang akan dibentuk September 2022.

Basarah memastikan, semua Fraksi dan Kelompok DPD di MPR telah bersepakat bahwa PPHN yang disusun oleh Badan Kajian MPR dapat diterima dan akan diteruskan pembahasannya di Panitia Adhoc MPR. 

"Apabila sidang Paripurna MPR menerima hasil perumusan Panitia Adhoc tentang PPHN tersebut maka PPHN tersebut akan menjadi Keputusan MPR," kata Basarah dalam keterangan tertulis, Rabu (17/8/2022).

baca juga:

Namun, lanjut Basarah, karena MPR saat ini sudah tidak lagi dapat membuat Ketetapan MPR yang bersifat Regeling atau mengikat keluar, maka dokumen PPHN tersebut akan diusulkan kepada Pemerintah dan DPR untuk dapat dijadikan rujukan dalam merevisi UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN.

"Jika usulan tersebut diterima oleh organ-organ negara lainnya dan dipraktekan secara berulang-ulang, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk konvensi ketatanegaraan yang baru,” urai Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Namun demikian, Basarah menyampaikan, PDIP berharap dan akan terus memperjuangkan agar PPHN tersebut dapat diberikan bentuk hukum yang kokoh dalam Ketetapan MPR yang bersifat Regeling melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945 pada MPR periode 2024-2029 yang datang.

“Saya mengharapkan dukungan organ-organ negara lainnya serta masyarakat luas agar bangsa Indonesia dapat kembali memiliki Haluan Negara dan Haluan Pembangunan Nasional agar road map pembangunan jangka panjang bangsa Indonesia benar-benar dapat memiliki kepastian keberlanjutan antar era kepemimpinan nasional dan daerah, juga memiliki keterhubungan antara pembangunan pemerintah pusat dan daerah," ungkapnya.

“Tidak seperti saat ini, pembangunan nasional dan daerah dapat terhenti karena setiap Presiden dan Kepala Daerah menjalankan visi, misi dan program sendiri-sendiri serta masing-masing juga berjalan sendiri-sendiri. Praktek pemerintahan seperti itu ibarat ada negara dalam negara,” tutupnya.[]