News

Bareskrim Polri Sita Aset 44 Unit Mobil dan 12 Unit Motor Terkait Kasus ACT

Bareskrim Polri Sita Aset 44 Unit Mobil dan 12 Unit Motor Terkait Kasus ACT
Bareskrim Polri telah menyita 44 unit mobil dan 12 unit motor terkait kasus penyelewengan dana donasi oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). (Dok Dirtipideksus Bareskrim Polri)

AKURAT.CO, Bareskrim Polri telah menyita 44 unit mobil dan 12 unit motor terkait kasus penyelewengan dana donasi oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Aset yang disita tersebut milik General Affair ACT, Subhan.

"Sementara hari ini telah disita 44 unit mobil dan 12 motor dari General Affair ACT/Kabag Umum ACT Pak Subhan," kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).

Jenderal bintang dua itu mengatakan, aset yang disita itu kini disimpan di Gudang Wakaf Distribution Center (WDC), Global Wakaf Corpora, yang beralamat di Jalan Serpong Parung Nomor 57, Bogor, Jawa Barat.

baca juga:

"Barang bukti disimpan di Gudang Wakaf Distribution Center (WDC), Global Wakaf Corpora," kata Ramadhan.

Sebagaimana diketahui, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus penyelewengan dana. 

Empat tersangka itu adalah A (Ahyudin), IK (Ibnu Khajar), HH (Heriyana Hermain), dan NIA (Noviadi Imam Akbari). 

Keempatnya pun disangkakan Pasal Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Tindak Pidana Yayasan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, lalu Pasal 374 KUHP.

Selain itu, Ibnu Khajar dkk disangkakan Pasal 45 a ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 5 Undang-Undang 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, lalu Pasal 3, 4, 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. []