News

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Petinggi ACT ke Kejagung

berkas penyidikan tahap I tersebut milik empat tersangka dalam kasus itu, yakni, Ahyudin, Ibnu Khajar, Hariyana Hermain, dan Novariadi Imam Akbari

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Petinggi ACT ke Kejagung
Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin (tengah) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (15/7/2022). Ahyudin diperiksa untuk kesekian kalinya sebagai saksi berkaitan dengan kasus dugaan penyelewengan dana sosial ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang terjadi pada 2018. AKURAT.CO/Sopian (Sopian)

AKURAT.CO, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri telah menyerahkan berkas tahap 1 perkara kasus penggelapan dana yang dikelola Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke Kejaksaan. 

"Iya, sudah pelimpahan tahap I," kata Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim, Komisaris Besar Andri Sudarmaji dalam keterangannya, Rabu 17 Agustus 2022.

Pelimpahan berkas penyidikan tahap I tersebut milik empat tersangka dalam kasus itu, yakni, Ahyudin, Ibnu Khajar, Hariyana Hermain, dan Novariadi Imam Akbari. 

baca juga:

Pelimpahan berkas perkara para petinggi ACT itu dilakukan pada Senin, 15 Agustus, kemarin.

"Sudah kita limpahkan hari Senin kemarin," lanjut Andri.

Dengan pelimpahan itu, nantinya Jaksa akan memeriksa kelengkapan berkas perkara baik materiil dan formil.

Jika dinyatakan lengkap, maka penyidik akan melakukan tahap dua atau menyerahkan kewenangan tersangka dan barang bukti. Kalau sebaliknya, penyidik mesti melengkapi berkas perkara tersebut.

Sebagai informasi, ACT dinilai melakukan penyelewengan dana bantuan dari Boeing untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. Nominalnya, mencapai Rp107,3 miliar dari Rp138 miliar yang diberikan.

Dalam kasus ini, keempat tersangka itu dipersangkakan Pasal 372 dan 374 KUHP, Pasal 45a Ayat 1 Jo Pasal 28 Ayat 1 UU ITE.

Kemudian Pasal 70 Ayat 1 dan 2 Jo Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Serta Pasal 3,4 dan 5 tentang TPPU dan Pasal 55 Jo 56 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. []