News

Bappilu Minta Bawaslu NTB Jangan Ragu Diskualifikasi Paslon Curang

Bappilu Minta Bawaslu NTB Jangan Ragu Diskualifikasi Paslon Curang
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin diskusi media dengan tajuk (Bawaslu RI)

AKURAT.CO, Bawaslu Nusa Tenggara Barat (NTB) disarankan agar tidak ragu dalam mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah yang terbukti berbuat curang.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, dalam rilis yang diterima di Jakarta, mengatakan Bawaslu NTB saat ini sedang menyidangkan dugaan pelanggaran bersifat terstruktur sistematis dan masif (TSM) di Pilkada Sumbawa yang dilakukan pasangan calon (paslon) nomor 4.

"Pengawas pemilu setempat didesak memberikan putusan diskualifikasi, seperti halnya putusan Bawaslu Lampung di Pilkada Bandar Lampung. Bawaslu RI juga sudah menekankan tidak perlu ada keraguan jika objektif memang ditemukan kecurangan TSM. Partai Demokrat sangat mendukung Bawaslu untuk menetapkan pilkada terjadi pelanggaran TSM jika memang saksi dan faktanya jelas dan nyata," kata Kamhar Lakumani, Kamis, (7/1/2021).

baca juga:

Dia menentang keras adanya pelanggaran pilkada dan memastikan Partai Demokrat akan "memback up" perjuangan melawan praktik kecurangan TSM. Terlebih, lanjut dia, pihak yang dirugikan adalah figur yang diusung partainya di Pilkada Sumbawa.

"Standing position kami melawan kecurangan. Kami akan gunakan kekuatan kami untuk membongkar kecurangan tersebut, apalagi yang menjadi korban adalah kader kami atau figur yang diusung Partai Demokrat," kata Kamhar.

Ketua Bawaslu, Abhan telah menegaskan paslon pada Pilkada serentak 2020 bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Hal ini tercantum dalam Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan Bawaslu provinsi dapat mengenakan sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon apabila terbukti melakukan politik uang.

"Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi," tegasnya.

Dia menjelaskan, kata terstruktur adalah kecurangan yang tindakannya diatur sedemikian rupa baik yang dilakukan oleh sekelompok orang, aparat struktural, baik aparat pemerintah, penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Sumber: ANTARA

Erizky Bagus

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu