Bappebti Gandeng Ombudsman Percepat Penyelesaian Aduan Masyarakat

AKURAT.CO Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (kemendag) bersama Ombudsman RI berkomitmen mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat terkait perdagangan berjangka komoditi.

Plt Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko mengatakan, selain itu, Bappebti juga tengah gencar melakukan diseminasi peningkatan literasi masyarakat terkait investasi. 

“Bappebti bersama Ombudsman akan terus berkoordinasi menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait investasi. Kami mengapresiasi masukan yang diberikan Ombudsman dan akan segera menindaklanjuti sesuai kewenangan Bappebti,” tegas Didid, dikutip Minggu (5/2/2023).

Penanganan pengaduan nasabah yang dilakukan klarifikasi Ombudsman seluruhnya telah ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. 

“Sepanjang 2021–2023 terdapat 16 pengaduan masyarakat terkait Bappebti. Dari jumlah tersebut, enam pengaduan dinyatakan telah selesai dan ditutup. Seluruh laporan yang ditutup pada periode tersebut telah tercapai kesepakatan perdamaian antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka," terang Didid.

Didid menambahkan, dari 16 pengaduan nasabah yang dimintakan klarifikasi oleh Ombudsman ada satu pengaduan yang tidak tercatat sebagai nasabah perusahaan pialang berjangka terdaftar di Bappebti. Bappebti menyarankan kepada pelapor untuk menindaklanjuti pelaporan hingga ke kepolisian.

Sementara, 15 lainnya sedang dalam proses, yaitu satu pengaduan sedang berproses di Pengadilan Negeri Surabaya, enam pengaduan telah tercapai kesepakatan perdamaian dan pengaduan nasabah telah ditutup, dua pengaduan sedang proses pemeriksaan tim pemeriksa Bappebti, dan enam pengaduan telah dilaksanakan mediasi oleh Bursa Berjangka, namun tidak tercapai kesepakatan. Selanjutnya, Bappebti sedang melakukan evaluasi laporan   penanganan pengaduan nasabah yang disampaikan bursa berjangka.

“Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, Bappebti menemukan dugaan adanya pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Selain itu, Bappebti juga menemukan dugaan adanya pelanggaran ketentuan pidana di bidang perdagangan berjangka yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyidikan,” tegas Didid.

Menurut Didid, pengaduan masyarakat awalnya adalah permohonan ganti rugi atau uang kembali kepada perusahaan pialang berjangka. Hal ini kemudian berlanjut   pada permohonan kepada Bappebti untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan terahadap perusahaan pialang berjangka tersebut.