Ekonomi

Banyak Poin yang Memberatkan, Apindo Minta Pemerintah Revisi RUU SDA


Banyak Poin yang Memberatkan, Apindo Minta Pemerintah Revisi RUU SDA
Apindo saat jumpa pers mengenai RUU SDA di kantornya, kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (23/7/2019). (Dhera Arizona/Akurat.co)

AKURAT.CO Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Kementerian PUPR dan Komisi VI DPR RI untuk melakukan revisi terhadap beberapa substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air (SDA).

Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengatakan, sejumlah substansi dalam RUU SDA saat ini berpotensi menghambat kegiatan bisnis. Jika ketentuan tersebut dijalankan, maka hal ini akan menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha. 

"Karena RUU SDA pada 25 Juli akan dibahas di DPR dengan Panja. Panja ini cukup penting karena setelah tidak ada masalah di Panja, maka akan diparipurnakan di masa bakti DPR sekarang," ucapnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Ada beberapa substansi RUU SDA yang dipandang oleh Apindo perlu diubah. Salah satunya mengenai definisi fungsi air yang terdapat pada batang tubuh Pasal 51 RUU SDA.

"Apindo berpendapat perlunya keselarasan fungsi air secara sosial dan ekonomi dan perlu memisahkan fungsi sosial dan fungsi ekonomi dari air," jelasnya.

Terkait dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), kata Hariyadi, pihaknya juga memandang bunyi penjelasan Pasal 51 ayat (1) perlu diubah menjadi: "Produk air minum untuk kebutuhan sehari-hari meliputi antara lain air minum yang diselenggarakan melatui sistem penyediaan air minum (SPAM) atau air perpipaan".

SPAM atau air perpipaan merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi air untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan, minum, memasak, mandi, mencuci pakaian, membersihkan hajat dan menjalankan kegiatan keagamaan. 

"Jadi SPAM atau air perpipaan merupakan perwujudan fungsi sosial air," imbuhnya.

Kemudian, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merupakan salah satu produk industri makanan dan minuman olahan yang menggunakan air sebagai bahan baku. Artinya, AMDK adalah salah satu perwujudan fungsi ekonomi air.

"Sehingga, AMDK dan SPAM air perpipaan tidak mungkin disamakan," tegas Hariyadi.

Hal lain yang menjadi perhatian Apindo adalah soal bekerjasama dengan pemerintah daerah. Hariyadi mengharapkan, kewajiban untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat atau daerah dalam bisnis yang menggunakan air seharusnya dihilangkan.

Masih dalam kesempatan yang sama, Ketua Kebijakan Publik Apindo Soetrisno Iwantono menambahkan, adanya aturan pada pasal 47 huruf (g) wajib menyisihkan paling sedikit 10 persen dari laba usaha untuk konservasi SDA juga memberatkan pelaku usaha industri.

"Adanya jaminan bank garansi untuk menempatkan dana 10 persen dari keuntungan usaha juga menjadi beban bagi dunia usaha sehingga Apindo menilai hal ini harus ditiadakan," ucapnya.

Sementara itu, pasal 63 ayat (f) dan (g) berpotensi melarang industri makanan dan minuman dan setiap pelaku usaha untuk melaksanakan perlindungan aset vital sumber daya air. 

"Ketentuan pasal di atas berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan, terlebih lagi bilamana sumber daya air merupakan bagian penting pemenuhan standar sertifikasi keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan industri sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan nasional dan internasional," papar Iwantono.

Menurutnya, pasal tersebut berpotensi mengganggu sistem suplai air yang telah diterapkan dalam kegiatan operasional industri dan meningkatkan risiko akibat adanya pengaliran air yang tidak bisa dlkontrol yang disebabkan pengambilan air tanpa batas oleh masyarakat. Ketentuan pasal 63 ayat (g) berpotensi menimbulkan multi tasfir dan terjadinya sengketa pada hak kepemilikan tanah yang peruntukannya merupakan hak pemilik tanah. 

"Adanya sejumlah aspirasi dari dunia usaha di atas, Apindo berharap pemerintah dapat melakukan penyempurnaan substansi RUU SDA yang menjamin keberlangsungan kegiatan usaha demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. []