Ekonomi

Bantu Tuntaskan Thresold Nilai TKDN Hilir Migas, Surveyor Indonesia Godok Strategi!

PT Surveyor Indonesia bersama Kemenperin saat ini masih terus menggodok Threshold TKDN industri hilir migas, meski industri hulunya sudah melangkah jauh


Bantu Tuntaskan Thresold Nilai TKDN Hilir Migas, Surveyor Indonesia Godok Strategi!
Talk Series Surveyor Indonesia (Humas Surveyor Indonesia )

AKURAT.CO, PT Surveyor Indonesia bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini masih terus menggodok Threshold TKDN industri hilir migas, meski industri hulunya sudah melangkah jauh.

Adapun nilai TKDN hulu migas saat ini bergerak mendekati target akhir tahun 60 persen. Diperlukan peran aktif berbagai pihak agar masalah threshold itu bisa teratasi segera.

Direktur PT Surveyor Indonesia (Persero) atau PTSI M. Haris Witjaksono mengungkapkan pihaknya saat ini sudah dan sedang menangani asesmen beberapa klien di industri migas terkait dengan nilai TKDN.

"Kami sudah lama membentuk unit khusus yang menangani TKDN dengan jumlah auditor yang cukup banyak dan akan terus bertambah kapasitasnya. Untuk tim auditor ini kami menekankan kecepatan dan ketepatan," jelas Haris dalam keterangan resminya, Rabu (1/12/2021).

Haris menuturkan, saat ini perseroan menangani kegiatan asesmen di hilir migas pada penambahan kapasitas kilang di Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Langit Biru Cilacap, RDMP Kilang Balikpapan Lawe-lawe dan kilang baru Grass Root Refinery (GRR) di Pertamina Rosneft, Tuban. 

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Dody Widodo menyoroti masalah threshold TKDN di industri hilir migas yang masih dalam tahap perhitungan yang matang. Ia pun mengingatkan usaha industri khususnya minyak dan gas yang menjadi sumber daya Indonesia memberi kesempatan kepada industri penunjang migas dalam negeri sehingga bisa meningkatkan nilai TKDN.  

Hal senada diungkapkan oleh Koordinator Niaga Ditjen Migas Wisik Chande Palupi (mewakili Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas) mengungkapkan bahwa masih banyak tantangan untuk industri hilir migas dalam mengimplementasi TKDN. 

“Di Hilir tidak SKK Migas. Mekanisme berbeda dengan hulu. Solusi untuk hal ini mau tidak mau, perlu ada enforcement atau punishment agar satu kebijakan bisa berjalan,” ujar Wisik.

Menanggapi hal tersebut, Haris pun menyatakan bahwa PTSI dengan pengalaman menangani perhitungan TKDN selama ini akan siap mendampingi pihak Ditjen Migas dalam menentukan threshold industri hilir migas.