Ekonomi

Bantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah Beli Properti, Pemerintah Perlu Siapkan Skema Baru

Bantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah Beli Properti, Pemerintah Perlu Siapkan Skema Baru
Warga melihat kawasan perumahan tapak bersubsidi di kawasan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Minggu (16/6/2019). Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Daniel Djumali, mengatakan kuota pembiayaan rumah subsidi yang mencakup proyek Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisi Bunga (SSB) akan segera habis dalam 2 bulan-3 bulan ke depan (sekitar Agustus-September 2019). Hal ini juga bisa menyebabkan banyaknya akad KPR subsidi yang menggantung. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Pemerintah perlu mempersiapkan skema baru untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membeli produk properti, khususnya rumah subsidi.

Salah satu skema yang bisa diwujudkan adalah penghapusan kepemilikan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Satuan Rumah Susun (Sarusun).

"Dengan begitu, masyarakat bisa tinggal di hunian tersebut dalam jangka waktu yang cukup panjang dan dengan biaya yang terjangkau," kata Marine Novita, Country Manager Rumah.com, dalam keterangan tertulis, Kamis (19/1/2023).

baca juga:

SKBG Sarusun merupakan sebuah konstruksi hukum baru tentang bukti kepemilikan unit hunian berupa rumah susun yang diperuntukkan khusus bagi MBR.

Rumah susun tersebut dibangun dengan peran dan partisipasi pihak pelaku pembangunan yang melakukan sewa atas tanah yang dimiliki oleh pemerintah baik berupa Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dengan jangka waktu sewa selama 60 tahun.

Setelah rumah susun dibangun, unit-unit tersebut dijual kepada MBR untuk kemudian diterbitkan SKBG sebagai tanda bukti kepemilikan bangunan unit sarusun tersebut tanpa kepemilkan tanahnya. Skema ini memberikan jaminan kepastian bermukim bagi MBR dengan terbitnya sertifikat kepemilikan atas bangunan gedung.

Jakarta dan Surabaya sudah mulai mewujudkan SKBG Sarusun tersebut. Pemerintah DKI Jakarta akan mengupayakan kepemilikan rumah susun (rusun) bagi warga eks Kampung Bukit Duri di Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung. Kepemilikan hunian vertikal tersebut akan diproses dengan skema SKBG Sarusun.

Sementara Pemerintah Kota Surabaya sedang menyiapkan pilot project rumah susun (rusun) dengan skema SKBG. Upaya ini untuk menuntaskan kebutuhan hunian di Kota Surabaya yang saat ini mencapai 12.970 unit.

Dengan demikian, penyediaan hunian vertikal yang terjangkau bagi masyarakat dapat dilaksanakan dan segera terwujud di Surabaya melalui skema SKBG Sarusun.

Marine mengungkapkan bahwa tantangan maupun peluang bagi industri properti akan ada di 2023. Kenaikan harga properti termasuk rumah subsidi diprediksi akan terjadi seiring dengan kenaikan biaya produksi dan biaya modal pembangunan hunian. Kenaikan harga properti juga didorong oleh kenaikan suku bunga perbankan.

"Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu berkolaborasi untuk segera mewujudkan SKBG Sarusun yang ditargetkan menyasar MBR sekaligus mengatasi backlog perumahan," jelas Marine.

"Hal ini sejalan dengan dengan kuatnya daya tahan ekonomi Indonesia untuk melanjutkan fase pemulihannya di tahun 2023, di mana bisnis dan industri properti di tahun 2023 akan tetap prospektif." []

Lihat Sumber Artikel di Warta Ekonomi Disclaimer: Artikel ini adalah kerja sama antara AkuratCo dengan Warta Ekonomi. Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, video, grafis, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab dari Warta Ekonomi.
Sumber: Warta Ekonomi