News

Bantah Terima Suap Rp2,1 Miliar, Bupati Banjarnegara: Tunjukkan Siapa Pemberinya!

Budhi menegaskan dirinya tak pernah menerima fee atau apapun dari pihak lain. 


Bantah Terima Suap Rp2,1 Miliar, Bupati Banjarnegara: Tunjukkan Siapa Pemberinya!
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono. (Banjarnegarakab.go.id)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menerima fee sebesar Rp2,1 miliar dari berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Namun, Budhi membantahnya.

"Mohon tunjukkan yang memberi siapa, kepada siapa, silakan ditunjukkan dan pemberinya siapa yang memberikan ke saya. Insya Allah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong semua," kata Budhi di Gedung KPK saat dimintai tanggapan soal kasusnya, Jumat (3/8/2021).

Budhi menegaskan dirinya tak pernah menerima fee atau apapun dari pihak lain. 

"Saya tidak pernah menerima sama sekali. Tolong ditunjukkan yang memberi siapa," kata Budhi.

Budhi juga membantah memiliki perusahaan Bumi Redjo. Dia mengatakan bahwa perusahaan tersebut milik orangtuanya.

"Perusahaan Bumi Redjo itu milik orangtua saya bukan milik saya. Tidak ikut (proyek)," kata Budhi.

Dalam konstruksi perkara, Budhi diduga menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sekitar Rp2,1 miliar.

"Diduga BS telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara kurang lebih senilai Rp2,1 miliar," kata Firli.

Pada September 2017, lanjut dia, Budhi memerintahkan Kedy yang juga orang kepercayaan dan pernah menjadi ketua tim suksesnya saat mengikuti proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Banjarnegara untuk memimpin rapat koordinasi (rakor).

Rakor tersebut dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan di daerah Banjarnegara.

"Dalam pertemuan tersebut disampaikan sebagaimana perintah dan arahan BS, KA menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan HPS (harga perkiraan sendiri) senilai 20 persen dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen "fee" sebesar 10 persen dari nilai proyek," katanya.

Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan Asosiasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Banjarnegara dan menyampaikan kenaikan HPS senilai 20 persen. Pembagian lanjutannya ialah 10 persen untuk Budhi sebagai komitmen fee dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Penetapan tersangka setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan mulai pemeriksaan saksi dan penggelahan di sejumlah tempat.

"Ada dua tersangka yaitu BS Bupati Banjarnegara 2017 - 2022 dan KA dari swasta," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam siaran resminya, Jumat (3/9/2021).

Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap dua tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 3 September 2021 sampai 22 September 2021.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 dan Kedy Afandi ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

Atas perbuatannya, Budhi dan Kedy disangkakan melanggar pasal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. []