News

Bantah Setujui Usulan Tarif Integrasi, Gilbert: 4 Kali Saya Minta Proyeksi Subsidi 4 Kali Tak Dikasih

Anggota Komisi B Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak membantah pernyataan Kadishub DKI Syafrin Liputo terkait persetujuan DPRD tentang integrasi tarif angkutan umum massal.

Bantah Setujui Usulan Tarif Integrasi, Gilbert: 4 Kali Saya Minta Proyeksi Subsidi 4 Kali Tak Dikasih
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak berpose saat ditemui redaksi AKURAT.CO di Jakarta, Jumat (15/1/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Anggota Komisi B Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak membantah pernyataan Kadishub DKI Syafrin Liputo terkait persetujuan DPRD tentang integrasi tarif angkutan umum massal. Dia mengatakan, komisi B DPRD DKI hanya memberi rekomendasi dan belum ada persetujuan. 

Dia sendiri mengaku menolak rencana tersebut. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta belum memberikan proyeksi besaran Public Servis Obligasi (PSO) atau rencana subsidi untuk transportasi publik kedepan. 

"Kalau saya tidak akan setuju. Secara pribadi saya tidak setuju. Tapi kan saya sendiri di situ. Secara pribadi saya sendiri nggak setuju soal integrasi tarif karena tidak jelas ke depan PSO nya itu berapa. Bolak-balik 4 kali saya minta, 4 kali juga nggak dikasih artinya mereka ini nggak berani gitu," katanya. 

baca juga:

Dia mengaku sangat banyak catatannya terkait rencana integrasi tarif itu. Dia mengakui bahwa Pemprov DKI mengatakan bahwa besaran subsidi dari APBD kepada PT Transportasi Jakarta tidak akan berubah dari tahun sebelumnya. Yakni Rp 3.6 triliun. 

"Mereka bilang tidak berubah tapi saya tidak percaya mereka tidak berani mengatakan berapa," ujarnya. 

Menurut dia, integrasi tarif antara Transjakarta, LRT, dan MRT sebesar Rp 10 ribu itu bakal membuat besaran subsidi membengkak. 

"Ini kalau saya lihat PSO-nya akan membengkak gara-gara integrasi tarif. Tahun lalu subsidi Rp 3,6 triliun sekarang jadi berapa ini. Untuk apa dilakukan integrasi transportasi kalau cuma jadi beban. Di negara lain tidak ada integrasi, tidak menjadi beban," katanya. 

Karenanya, dia memastikan bahwa belum ada persetujuan apapun dari DPRD DKI terkait integrasi tarif itu. Komisi B hanya memberikan rekomendasi dan DPRD menjadwalkan rapat paripurna sebelum memutuskan itu. 

"Siapa bilang disepakati. Itu rekomendasi dari Komisi B. Udahlah, kemarin juga Pak Gubernur bilang tarif integrasi sudah disetujui oleh dewan. Maksudnya dewan mana? Ternyata dewan transportasi," katanya. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengapresiasi keputusan Komisi B DPRD DKI Jakarta yang telah menyetujui usulan tarif integrasi transportasi sebesar Rp10 ribu. Syafrin menyebutkan, persetujuan para wakil rakyat di Komisi B itu semakin menumbuhkan harapan bahwa ke depan akan semakin banyak masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

"Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta yang telah menyetujui usulan tarif integrasi menjadi Rp10.000 rupiah untuk tiga jam perjalanan," ujarnya di kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Rabu (8/6/2022). []