Ekonomi

Bansos Harus Jadi Rp1 Juta Jika PPKM Darurat Makin Lama, Sepakat?

Ekonom: dana bansos harus dinaikkan menjadi Rp1 juta per keluarga per bulan dan subdisi gaji kembali diberikan ke pekerja jika PPKM Darurat diperpanjang.


Bansos Harus Jadi Rp1 Juta Jika PPKM Darurat Makin Lama, Sepakat?
Warga saat mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan melalui POS Indonesia di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat, Jumat (15/1/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli mendatang. Perpanjangan masa PPKM Darurat itu diungkapkan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.

Merespon hal itu, Ekonom Bhima Yudhistira mengusulkan bantuan sosial tunai dinaikkan menjadi Rp1 juta dari Rp300 ribu per keluarga per bulan dan bantuan subsidi gaji kembali diberikan kepada pekerja untuk memitigasi dampak ekonomi.

"Bansos jelas tidak cukup jika bantuan tunai hanya Rp300 ribu per bulan per keluarga penerima. Itu artinya dalam situasi krisis nominal dana bansos tidak beda jauh dengan kondisi normal," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Sabtu (17/7/2021).

Bhima mengusulkan, untuk subsidi gaji kepada pekerja maka pemerintah dapat meningkatkan besarannya menjadi Rp5 juta per pekerja selama tiga bulan. Sedangkan untuk bantuan subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) ini pernah diberikan pemerintah saat awal pandemi COVID-19 di 2020. Namun pada APBN 2021, pemerintah tidak lagi mencantumkan BSU.

"Untuk cegah PHK massal, saya usul subsidi upah dilanjutkan dengan nominal bantuan Rp5 juta per pekerja selama tiga bulan," lanjunya.

Peningkatan anggaran bansos, kata Bhima, karena masyarakat memerlukan perlindungan tambahan pada masa krisis COVID-19. Terlebih, jika PPKM darurat diperpanjang dari periode awal 3-20 Juli 2021.

Bhima menganggap PPKM darurat memang perlu diperpanjang sebanyak satu kali, namun dengan target signifikan yakni hingga menekan pertambahan kasus harian di bawah 5.000 kasus COVID-19  dan juga tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR)di rumah Sakit kembali terkendali.

Konsekuensinya adalah anggaran bantuan perlindungan sosial harus dinaikkan untuk memitigasi dampak ekonomi kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

"Secara paralel, jumlah anggaran bansos harus naik signifikan. Nonsense ada pembatasan sosial efektif kalau anggaran bansosnya terlalu kecil dan pencairan terlambat," ujarnya.