Ekonomi

Bank Data Perpajakan Penting untuk Dongkrak Penerimaan

Bonus demografi ini merupakan pedang bermata dua terhadap penerimaan negara.


Bank Data Perpajakan Penting untuk Dongkrak Penerimaan
Ilustrasi - Pajak (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO  Indonesia akan mencapai momentum bersejarah ketika genap berusia 100 tahun pada 2045. Indonesia juga akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif (15-64 tahun), sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan di atas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045.

“Namun bonus demografi ini merupakan pedang bermata dua. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi," ungkap Tenaga Ahli Kemenko Perekonomian Hadi Poernomo yang juga mantan Dirjen Pajak dalam webinar, Rabu (13/10/2021).

Melihat dari fakta yang akan dihadapi Indonesia tersebut, menurut dia, bonus demografi memang tidak bisa dihindari.

"Untuk dapat memanfaatkan bonus demografi tersebut, negara tentu memerlukan modal yang memadai. Dewasa ini, modal utama dari negara adalah sektor perpajakan,” imbuhnya.

Namun, kata dia, ironisnya sektor perpajakan terus menerus mengalami penurunan performa. Hal tersebut dibuktikan dengan terus menurunnya tax ratio.

“Untuk itulah diperlukan adanya sebuah perubahan dalam sistem perpajakan, salah satunya adalah penggunaan teknologi dalam sebuah bank data perpajakan,”ujarnya.

Sejarah menuliskan bahwa adanya perubahan mendasar dalam reformasi perpajakan pada 1983, dimana terjadi perubahan sistem pemungutan pajak dimana sebelumnya Indonesia menganut official assessment system berubah menjadi self assessment system.

Namun, sistem tersebut memiliki kelemahan yang sangat mencolok, yaitu ketiadaan data pembanding yang dimiliki petugas pajak atas laporan yang diberikan oleh wajib pajak. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan ketidakjujuran dalam laporan pajak mereka.

"Untuk itulah, DJP mencoba mewujudkan SIN Pajak dalam bank data perpajakan yang digunakan sebagai data pembanding bagi petugas pajak atas laporan-laporan pajak dari wajib pajak," kata Hadi.