News

Banjir dan Macet Lebih Mudah Diatasi Kalau 13 Sungai dan Jalan Protokol Diurus Pemprov DKI

"Jakarta harus tetap jaya..."


Banjir dan Macet Lebih Mudah Diatasi Kalau 13 Sungai dan Jalan Protokol Diurus Pemprov DKI
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO  Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kembali meminta pemerintah pusat menyerahkan tanggungjawab pengelolaan 13 sungai dan jalan protokol ke Pemprov DKI. Menurut Pras, dengan dikelola oleh Pemprov DKI, masalah-masalah klasik di Jakarta bisa dibereskan tanpa ada kendala administratif. 

Pras meyakini masalah banjir bisa diatasi jika pengelolaan 13 sungai diurus Pemprov. Hal sama juga dengan jalan protokol. Menurut dia, dengan dilimpahkannya tanggungjawab jalan protokol ke Pemprov DKI, maka urusan kemacetan akan lebih mudah diatasi. 

"Karena itu saya telah meminta pemerintah pusat untuk menyerahkan tanggungjawab pengelolaan 13 sungai dan jalan protokol. Dengan begitu, tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan untuk menuntaskan masalah klasik Jakarta, yakni banjir dan macet," katanya dalam keterangannya, Kamis (19/5/2022). 

baca juga:

Permintannya itu juga menjadi materi dan diperkuat dalam pembahasan oleh Panitia Khusus Jakarta Pasca perpindahan ibukota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Dia berharap Pansus yang dibentuk DPRD DKI itu semakin memperkuat dorongan itu. 

"Pansus ini akan berperan aktif mengkaji kewenangan Jakarta setelah tak lagi menyandang status sebagai ibu kota. Saya berharap Jakarta tetap memiliki keistimewaan. Semisal sebagai pusat bisnis seperti kota New York di Amerika Serikat," katanya. 

Dia menambahkan, dia telah menyetujui pembentukan Pansus tersebut. Pansus itu diharapkan bisa segera merumuskan dan menyerap aspirasi masyarakat untuk masa depan Jakarta yang lebih baik. 

"Jakarta harus tetap jaya," katanya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Asisten Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko beberapa waktu lalu menyatakan bahwa saat ini, Pemda DKI tengah merumuskan revisi UU Kekhususan Jakarta. Saluran aspirasi masyarakat itu dibuka seluas-luasnya. Sebab, Pemprov DKI diberi waktu hingga dua tahun kedepan untuk merumuskan masa depan Jakarta. 

Tetapi, kata dia, perubahan status itu tak serta merta membuat Jakarta memulai segala sesuatunya dari nol. Sebab, Jakarta telah menorehkan capaian-capaian yang diakui dunia.